KOMPARASI.ID – Penerapan kebijakan Work From Home (WFH) di salah satu kampus di Gorontalo dikeluhkan oleh mahasiswa. Kebijakan yang disebut merujuk pada edaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia itu diduga diterapkan tanpa sosialisasi yang memadai.
Mahasiswa Jamaludin B. Hamsa menyampaikan, kebijakan tersebut dinilai berdampak pada pelayanan administrasi di tingkat fakultas. Mahasiswa yang hendak mengurus keperluan akademik disebut menghadapi ketidakpastian layanan.
“Mahasiswa datang untuk dilayani, bukan menghadapi kebingungan akibat kebijakan yang tidak transparan,” ujar Jamaludin.
Ia menilai, belum adanya pemberitahuan resmi sebelum penerapan WFH menjadi salah satu penyebab terganggunya pelayanan. Selain itu, ia juga menyoroti respons tata usaha yang dinilai belum optimal dalam menyesuaikan sistem kerja.
Menurut Jamaludin, penerapan WFH seharusnya tidak berdampak pada penurunan kualitas layanan kepada mahasiswa.
“WFH tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan,” katanya.
Ia menambahkan, pelayanan yang lambat, minim respons, serta kurangnya kepastian dinilai menunjukkan perlunya perbaikan dalam manajemen pelayanan di tingkat fakultas.
Selain itu, keterbukaan informasi yang dinilai terbatas disebut memicu kebingungan di kalangan mahasiswa terkait mekanisme pelayanan selama WFH berlangsung.
Jamaludin menilai kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian agar tidak berlarut-larut dan berpotensi merugikan mahasiswa.
Ia juga mendorong pimpinan fakultas untuk mengambil langkah konkret, termasuk menerbitkan surat edaran resmi sebagai turunan kebijakan nasional guna memberikan kejelasan kepada mahasiswa.
“Pimpinan fakultas diharapkan dapat segera mengambil langkah untuk memperbaiki kondisi ini,” ujarnya.
Selain itu, evaluasi terhadap kinerja pelayanan administrasi dinilai perlu dilakukan agar tetap berjalan optimal, baik dalam kondisi WFH maupun tidak.
Menurut dia, jika tidak segera dibenahi, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap institusi kampus.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kampus terkait kebijakan tersebut.