KOMPARASI.ID – Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, mengarahkan fokus pembenahan birokrasi pada penguatan transparansi, terutama menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026.
Dalam rapat koordinasi yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah hingga tingkat desa, Ismet menegaskan bahwa keterbukaan harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses pemerintahan, termasuk dalam mengawal agenda politik lokal.
“Setiap masalah harus diselesaikan terbuka, terencana, dan dievaluasi. Jangan menunggu membesar baru ditangani,” tegasnya.
Menurut Ismet, pendekatan ini menjadi langkah preventif untuk menghindari persoalan berulang yang selama ini kerap muncul akibat pola kerja birokrasi yang reaktif dan tertutup.
Ia menilai, transparansi bukan sekadar prinsip administratif, tetapi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial.
“Kepercayaan publik itu dibangun dari kejelasan proses, bukan dari seremoni,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa lemahnya koordinasi antarperangkat daerah sering kali menjadi celah munculnya persoalan baru. Karena itu, seluruh jajaran diminta bekerja secara terintegrasi dan memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Penekanan pada transparansi ini semakin relevan dengan agenda Pilkades serentak 2026 yang dinilai rawan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Ismet menegaskan bahwa proses demokrasi di tingkat desa harus menjadi contoh praktik yang sehat dan terbuka.
“Pilkades harus menjadi contoh demokrasi yang sehat, bukan sumber persoalan baru,” tandasnya.
Ia menilai, potensi gesekan sosial dalam Pilkades sering berakar dari minimnya keterbukaan, baik pada tahapan, aturan, maupun pelaksanaan di lapangan.
Untuk itu, ia meminta seluruh aparat, mulai dari OPD, camat, hingga kepala desa, memastikan setiap proses disusun secara jelas dan mudah dipahami masyarakat.
Persiapan yang matang sejak awal, kata dia, menjadi kunci dalam menekan potensi konflik serta menjaga kondusivitas daerah.
Lebih jauh, Ismet menegaskan bahwa demokrasi lokal seharusnya menjadi sarana memperkuat partisipasi masyarakat, bukan justru menambah beban baru bagi pemerintah daerah.
Rapat koordinasi ini sekaligus mempertegas arah kebijakan Pemkab Bone Bolango, transparansi harus menjadi fondasi dalam tata kelola pemerintahan dan pengawalan proses politik lokal guna menjaga kepercayaan publik dan stabilitas daerah.