KOMPARASI.ID – Kabupaten Bone Bolango berhasil menembus 10 besar nasional dalam capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Capaian tersebut menjadi indikator meningkatnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di daerah itu melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri Bone Bolango, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Keberhasilan tersebut mengemuka dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Jaksa Pelindung Pekerja (JPP) yang digelar Kejaksaan Negeri Bone Bolango bersama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, mengatakan Program Jaksa Pelindung Pekerja menjadi salah satu instrumen untuk mendorong kepatuhan badan usaha dan pemberi kerja dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerjanya.
Menurut dia, kolaborasi yang terbangun antara Kejaksaan, pemerintah daerah, dan BPJS Ketenagakerjaan berhasil memperluas cakupan kepesertaan sehingga mengantarkan Bone Bolango masuk dalam jajaran 10 besar nasional.
“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sinergi antarlembaga mampu mendorong kepatuhan pemberi kerja sekaligus memperluas perlindungan bagi pekerja,” kata Feddy.
Ia menjelaskan, Program JPP merupakan bentuk dukungan Kejaksaan melalui fungsi perdata dan tata usaha negara untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perlindungan ketenagakerjaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Bupati Bone Bolango, jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Bone Bolango, serta Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo.
Bupati Bone Bolango mengapresiasi peran Kejaksaan Negeri Bone Bolango dan BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini mendampingi pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan perlindungan pekerja.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo menilai komitmen pemerintah daerah dan Kejaksaan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan semakin banyak pekerja yang terdaftar, perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, hingga jaminan hari tua dapat semakin optimal.
Melalui evaluasi program tersebut, seluruh pihak berkomitmen melanjutkan penguatan Program Jaksa Pelindung Pekerja guna memperluas akses jaminan sosial ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Bone Bolango.