Ekspor Wood Pellet Gorontalo Melonjak, Hutan dan Ruang Hidup Warga Terancam

Pelet kayu yang diproduksi oleh Gorontalo Panel Lestari. Foto: #KoalisiSaveGorontalo
Pelet kayu yang diproduksi oleh Gorontalo Panel Lestari. Foto: #KoalisiSaveGorontalo

KOMPARASI.ID – Koalisi  Save Gorontalo yang terdiri dari Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Gorontalo, Institute for Human and Ecological Studies (InHIDES), serta Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Gorontalo, menyoroti meluasnya industri pelet kayu (wood pellet) di Gorontalo.

Koalisi menilai ekspansi industri tersebut menyisakan persoalan serius, mulai dari deforestasi, perubahan perizinan, konflik tenurial, hingga ancaman terhadap ruang hidup masyarakat.

Industri pelet kayu (wood pellet) terus berkembang di Gorontalo. Di balik nilai ekspor yang mencapai US$33,34 juta sepanjang Januari-Agustus 2026, ekspansi industri ini menyisakan persoalan deforestasi, perubahan perizinan, konflik tenurial, hingga ancaman terhadap ruang hidup masyarakat.

Data yang dihimpun Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan (JPIK) dan #KoalisiSaveGorontalo mencatat terdapat 10 konsesi perkebunan energi di Gorontalo dengan luas sekitar 282.100 hektare. Dari jumlah tersebut, baru empat perusahaan yang tercatat beroperasi, yakni PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL), PT Inti Global Laksana (IGL), PT Gorontalo Citra Lestari (GCL), dan PT Gema Nusantara Jaya (GNJ).

Namun, aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut disebut telah diikuti kehilangan tutupan hutan. Berdasarkan data pemantauan yang disampaikan koalisi, deforestasi di kawasan konsesi diperkirakan mencapai 9.617 hektare selama periode 2020–2026.

Perubahan pola pengelolaan hutan turut menjadi sorotan. Sejumlah perusahaan yang semula memegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) mulai mengembangkan skema Multiusaha Kehutanan (MUK). Skema ini memungkinkan beberapa jenis kegiatan usaha kehutanan dijalankan dalam satu wilayah perizinan.

PT GCL dan PT GNJ disebut telah mengantongi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan skema MUK. Kayu dari kedua konsesi tersebut kemudian diolah di fasilitas milik PT Gorontalo Panel Lestari (GPL).

Direktur JPIK, Zulfianto Biahimo, menilai perubahan skema perizinan berpotensi memperbesar konflik tenurial antara perusahaan dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konsesi.

Temuan JPIK menunjukkan luas kawasan lindung dalam konsesi PT GNJ menyusut dari 7.652 hektare menjadi 3.713,68 hektare dalam dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH).

Sementara itu, dokumen RKUPH PT GCL periode 2023-2032 memuat rencana pengembangan kawasan perdagangan karbon di dalam wilayah konsesi.

JPIK juga mempersoalkan tidak adanya persetujuan masyarakat atas perubahan kegiatan usaha tersebut.

“JPIK Gorontalo menemukan bahwa perubahan skema perizinan dan komoditas perusahaan, dari HTI menjadi perkebunan energi melalui skema MUK, dijalankan tanpa persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC) dari desa-desa yang berada di dalam konsesi,” kata Zulfianto.

Penolakan DPRD Pohuwato dan Ancaman Ekspansi Baru

Persoalan ekspansi industri kehutanan juga muncul di Kabupaten Pohuwato. Rencana masuknya PT Lumintu Ageng Lestari Joyo mendapat penolakan dari pemerintah daerah dan DPRD setempat.

Perusahaan yang bergerak di sektor hutan tanaman energi (HTE) melalui skema PBPH itu mengusulkan tiga kecamatan sebagai wilayah operasi, yakni Popayato Barat, Popayato, dan Popayato Timur. Luas konsesi yang diusulkan setidaknya mencapai 38.000 hektare.

Penolakan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna ke-33 DPRD Kabupaten Pohuwato pada 30 Juni 2026. Seluruh fraksi menyatakan menolak kehadiran perusahaan tersebut.

Juru Bicara #KoalisiSaveGorontalo, Renal Husa, mengatakan ketiga kecamatan itu bukan wilayah baru bagi industri ekstraktif. Izin usaha biomassa kayu sebelumnya telah berada di Popayato Barat, Popayato, Popayato Timur, dan Lemito.

Baca Juga :  Panduan Perawatan Mobil Listrik di Musim Hujan

Berdasarkan analisis citra satelit #KoalisiSaveGorontalo, sekitar 1.105 hektare hutan alam di Pohuwato telah mengalami deforestasi sepanjang 2021–2023.

Renal mengapresiasi sikap seluruh fraksi DPRD, tetapi mengingatkan penolakan tersebut tidak boleh berhenti sebagai pernyataan politik.

“Sikap itu harus ditindaklanjuti kepada pemerintah pusat sebagai pemberi izin,” ujarnya.

Koalisi menilai keberadaan perusahaan kehutanan belum memperlihatkan manfaat ekonomi yang sebanding dengan dampak ekologis yang ditanggung masyarakat di sekitar konsesi. Mereka juga menyoroti minimnya kontribusi perusahaan terhadap pemerintah daerah dan desa-desa di wilayah operasional.

Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian adalah banjir bandang yang melanda Desa Tuweya dan Desa Bohusami, Kecamatan Wanggarasi, pada malam 20 Juni 2025.

Bencana tersebut menewaskan sedikitnya dua warga Desa Tuweya dan merendam ratusan rumah. Data BPBD Pohuwato mencatat sekitar 1.235 jiwa di kedua desa terdampak. Sementara BNPB mencatat total 8.995 orang terdampak banjir di Kabupaten Pohuwato saat itu.

Banjir juga merusak ribuan hektare lahan pertanian. Satu jembatan penghubung Jalan Trans-Sulawesi di Kecamatan Lemito dilaporkan rusak total.

Koalisi mengaitkan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan dengan ekspansi aktivitas industri kehutanan. Namun, hubungan langsung antara aktivitas konsesi tertentu dan kejadian banjir tersebut memerlukan pembuktian melalui kajian hidrologi dan data perubahan tutupan lahan.

Ekspor Wood Pellet Menyumbang 57 Persen

Tumpukan kayu di dalam pabrik PT Gorontalo Panel LestariFoto:#KoalisiSaveGorontalo
Tumpukan kayu di dalam pabrik PT Gorontalo Panel Lestari. Foto: #KoalisiSaveGorontalo

Di tengah persoalan lingkungan dan perizinan, pelet kayu justru menjadi salah satu penopang utama ekspor Gorontalo.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo melalui Berita Resmi Statistik Nomor 64/10/75 tentang Perkembangan Ekspor dan Impor yang diterbitkan pada 1 Oktober 2026 mencatat nilai ekspor sektor kayu dan barang dari kayu mencapai US$58,46 juta sepanjang Januari–Agustus 2026.

Dari jumlah tersebut, komoditas pelet kayu menyumbang US$33,34 juta atau sekitar 57,02 persen.

Volume ekspornya mencapai 240.816 ton. Seluruh pengiriman komoditas tersebut ditujukan ke Jepang dan Korea Selatan.

Pada Agustus 2026, nilai ekspor ke kedua negara itu tercatat mencapai US$6,17 juta atau sekitar 58 persen dari total ekspor pada bulan tersebut.

Besarnya ketergantungan terhadap komoditas ini juga terlihat dari kontribusi perusahaan terhadap devisa ekspor daerah. Pada 2024, Bea Cukai menyebut PT Biomassa Jaya Abadi (BJA) menyumbang lebih dari 55 persen devisa ekspor Gorontalo.

Pada 27 Agustus 2024, perusahaan tersebut bahkan menerima penghargaan dari Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara atas pencapaian tersebut.

Bagi #KoalisiSaveGorontalo, angka-angka itu menunjukkan struktur ekspor Gorontalo masih sangat bergantung pada komoditas hasil hutan. Ketergantungan terhadap satu sektor dinilai berpotensi mempersempit ruang pengembangan komoditas unggulan lain.

Renal mengatakan besarnya nilai ekspor tidak dapat dilepaskan dari persoalan pembukaan hutan alam di Pohuwato.

“Padahal pencapaian yang diraih oleh PT BJA tersebut didapat dengan membabat hutan alam di Pohuwato,” kata Renal.

Koalisi menilai pemerintah terlalu menitikberatkan keberhasilan ekonomi pada nilai ekspor dan devisa, tanpa memperhitungkan biaya ekologis serta sosial yang harus ditanggung masyarakat.

Dokumen AMDAL Dipersoalkan, DLHK Mengaku Tidak Memiliki Arsip

Persoalan lain muncul dalam keterbukaan dokumen lingkungan perusahaan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo, dalam pemberitaan Dulohupa.id pada 19 Januari 2024, pernah menyatakan dokumen perizinan PT BJA sebagai produsen pelet kayu, beserta perusahaan pemasok bahan bakunya, PT IGL dan PT BTL, telah lengkap.

Baca Juga :  KPU Kota Gorontalo Tindaklanjuti Dugaan Anggota KPPS Bagian dari Parpol 

Namun, ketika Jaringan Pengelola Sumber Daya Alam (Japesda) meminta dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dokumen tersebut justru tidak ditemukan di tingkat daerah.

Pada 17 Agustus 2026, Japesda melayangkan surat permintaan dokumen AMDAL ketiga perusahaan itu melalui surat Nomor 48/SP/JAPESDA/VIII/2026.

Dalam proses permintaan dokumen, DLHK menyatakan tidak memiliki dokumen yang dimaksud. Alasannya, ketiga perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing (PMA), sehingga dokumen perizinannya berada di tingkat kementerian.

Pada 1 September 2026, Japesda hanya menerima empat dokumen AMDAL. Di antaranya terdapat dokumen PT IGL dan PT BTL yang masih mencantumkan kegiatan perkebunan kelapa sawit, bukan hutan tanaman energi.

Direktur Japesda, Christopel Paino, mempertanyakan perbedaan keterangan DLHK tersebut dengan pernyataan dinas pada 2024.

“Kalau DLHK bisa menyatakan dokumennya lengkap, artinya mereka pernah memeriksanya. Lalu mengapa sekarang dokumen itu tidak bisa diakses di daerah?” ujarnya.

Menurut Christopel, persoalan tersebut memperlihatkan lemahnya keterbukaan informasi publik dalam proses perizinan usaha yang berdampak langsung terhadap ruang hidup masyarakat.

Padahal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, termasuk informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Japesda juga mengirimkan permintaan dokumen perizinan PT BJA kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo. Namun, dinas tersebut menyatakan tidak memiliki dokumen yang diminta.

Alasannya serupa: karena berstatus PMA, perizinan perusahaan diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan.

Persoalan transparansi itu beriringan dengan pertanyaan mengenai pelibatan masyarakat dalam perubahan komoditas usaha perusahaan.

Direktur WALHI Gorontalo, Defri Sofyan, mempertanyakan penerapan prinsip FPIC dalam proses perubahan kegiatan usaha dari perkebunan sawit menjadi tanaman energi.

Riset WALHI Gorontalo pada 2025 menemukan seluruh responden di Desa Lomuli dan Desa Butungale mengaku tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi perusahaan terkait rencana pengembangan HTE.

Menurut pengakuan responden, sosialisasi yang pernah dilakukan perusahaan hanya berkaitan dengan perkebunan sawit, sebelum izin usaha berubah menjadi tanaman energi.

“Perubahan komoditas dari sawit ke tanaman energi adalah perubahan besar yang menentukan nasib hutan dan warga. Tanpa persetujuan baru dari masyarakat, izin itu cacat secara sosial. Pemerintah harus meninjau ulang izin tersebut,” kata Defri.

Penerimaan Negara Mengalir ke Pusat, Daerah Menanggung Dampak

Persoalan pembagian manfaat ekonomi menjadi catatan lain dalam ekspansi industri kehutanan di Gorontalo.

Koalisi menilai keputusan pemanfaatan dan pelepasan kawasan hutan lebih banyak ditentukan pemerintah pusat. Sementara dampak langsung kegiatan usaha, mulai dari perubahan lingkungan hingga potensi bencana ekologis, dirasakan masyarakat di sekitar konsesi.

Penerimaan negara dari sektor kehutanan, antara lain melalui Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), disetorkan ke kas negara. Daerah memperoleh bagian melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH).

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Gorontalo menerima DBH kehutanan sekitar Rp8,7 miliar pada 2025.

Jumlah tersebut terdiri atas PSDH sekitar Rp562,5 juta dan Dana Reboisasi sekitar Rp8,11 miliar.

Baca Juga :  Kasus HIV-AIDS di Gorontalo Capai 1.455, Lonjakan Signifikan Terjadi Sejak 2021

Angka itu merupakan akumulasi penerimaan PNBP kehutanan di Gorontalo, bukan hanya berasal dari perusahaan produsen pelet kayu.

Penggunaan Dana Reboisasi juga tidak sepenuhnya bebas. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBHDR) dan Sisa DBHDR, dana tersebut diperuntukkan bagi kegiatan kehutanan, antara lain rehabilitasi dan reboisasi hutan dan lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta perlindungan hutan.

Besarnya penerimaan dari sektor kehutanan pernah disampaikan Direktur PT BJA, Zunaidi, pada Agustus 2025. Ia mengklaim PT BTL telah membayar PSDH sebesar Rp22,26 miliar dan Dana Reboisasi sebesar Rp20,65 miliar serta US$2,88 juta.

Di sisi lain, BJA Group mengklaim mempekerjakan hampir 1.500 orang, dengan 83 persen di antaranya merupakan tenaga kerja lokal.

Namun, berdasarkan temuan koalisi, sebagian besar pekerja lokal menempati posisi buruh kasar. Sementara posisi strategis disebut lebih banyak diisi tenaga kerja dari luar wilayah konsesi, termasuk dari luar Gorontalo.

Klaim perusahaan mengenai penyerapan tenaga kerja tersebut belum disertai data terbuka yang dapat menggambarkan distribusi jabatan, tingkat upah, serta proporsi pekerja lokal pada setiap jenjang pekerjaan.

Koalisi menilai kondisi ini memperlihatkan ketimpangan antara nilai ekonomi yang dihasilkan industri kehutanan dengan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Tongkang Pelet Kayu dan Ancaman bagi Nelayan Torosiaje

Dampak ekspansi industri pelet kayu tidak hanya menjadi perhatian di kawasan hutan. Aktivitas pengangkutan komoditas melalui laut juga dipersoalkan karena berpotensi mengganggu wilayah tangkap nelayan tradisional.

Pada 21 Agustus 2026, sebuah kapal tunda (tugboat) yang menarik tongkang bermuatan pelet kayu terpantau melintas di perairan depan Desa Torosiaje Laut, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato.

Perairan tersebut merupakan wilayah tangkap nelayan tradisional, termasuk nelayan dari Desa Torosiaje Laut dan Desa Torosiaje Serumpun.

#KoalisiSaveGorontalo menilai lintasan kapal berukuran besar di wilayah tersebut berpotensi membahayakan keselamatan nelayan. Perahu berukuran kecil berisiko tertabrak, terseret arus baling-baling kapal, hingga kehilangan alat tangkap yang dipasang di laut.

Koalisi juga menduga aktivitas pelayaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Gorontalo.

Selain mengancam keselamatan nelayan, lintasan tongkang di perairan dangkal dinilai berpotensi merusak ekosistem laut, termasuk terumbu karang. Risiko tersebut dapat muncul akibat tongkang kandas, tali penarik menyapu dasar laut, maupun kemungkinan tumpahan muatan dan bahan bakar.

Atas persoalan itu, koalisi mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo menyelidiki dugaan pelanggaran jalur pelayaran tersebut.

Mereka juga meminta pemerintah menjatuhkan sanksi kepada pemilik atau operator kapal serta perusahaan pengguna jasa angkutan apabila pelanggaran terbukti.

Selain itu, pemerintah diminta menetapkan dan mengawasi jalur pelayaran yang tidak bersinggungan dengan ruang hidup nelayan tradisional.

Bagi masyarakat pesisir, persoalan ekspansi industri pelet kayu bukan semata-mata mengenai besarnya nilai ekspor. Ada ruang hidup, kawasan tangkap, hutan, dan keselamatan warga yang ikut dipertaruhkan di balik pertumbuhan industri tersebut.


**Cek berita dan artikel terbaru Komparasi.id dengan mengikuti WhatsApp Channel

Lulusan Ilmu Komunikasi konsentrasi jurnalistik ini meniti karier dari dunia penyiaran radio. Ia juga sempat berkarir di media cetak majalah dan surat kabar dengan pengalaman di berbagai media lokal hingga nasional. Perjalanan yang dimulainya sejak tahun 2012 ini membentuknya sebagai jurnalis yang, adaptif, dan berorientasi pada kekuatan narasi.