DPRD Provinsi Gorontalo Bahas Anggaran Pemulihan Lahan Pertanian di Kementerian

KOMPARASI.ID Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian RI pada Jumat (21/03/2025).

Kunjungan ini bertujuan membahas anggaran pemulihan lahan pertanian di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, yang terdampak banjir beberapa pekan lalu.

Ketua Komisi II DPRD Gorontalo, Mikson Yapanto, menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam upaya pemulihan lahan pertanian warga yang terkena bencana.

Baca Juga :  Legislator Provinsi Gorontalo Soroti Konsesi Tambang di Bone Bolango, 25 Ribu Hektare, Baru 900 yang Diizinkan

“Kami berharap Dirjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian dapat mendorong kementerian terkait agar segera mengalokasikan kembali atau menambah anggaran khusus bagi Kecamatan Randangan yang baru saja mengalami musibah banjir,” ujar Mikson.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa anggaran pembangunan saluran irigasi di Randangan saat ini masih tertahan di Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Baca Juga :  PNBP TPI Tilamuta Turun Dua Tahun Terakhir, DPRD Gorontalo Soroti Pengawasan dan BBM Nelayan

Perjuangan untuk pemulihan lahan pertanian ini, menurut Mikson, telah dimulai sejak tahun sebelumnya saat Rachmat Gobel masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang).

Sebagian anggaran telah terealisasi tahun ini, namun untuk tahun 2026 masih belum jelas setelah mengalami pemangkasan sebesar 50%.

Selain pemulihan lahan, Komisi II juga menekankan perlunya peningkatan anggaran untuk asuransi pertanian sebagai bentuk perlindungan bagi petani terdampak bencana.

Baca Juga :  7 Komisioner Baru KPID Gorontalo Resmi Dilantik

“Kami berharap pemerintah pusat dapat meningkatkan anggaran asuransi pertanian demi melindungi para petani dari risiko bencana,” pungkas Mikson.

Kunjungan ini menjadi langkah strategis DPRD Gorontalo dalam memastikan keberlanjutan pertanian di daerah terdampak, sekaligus mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam penanganan bencana sektor pertanian.