KOMPARASI.ID – Hingga awal Mei 2025, jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Gorontalo masih belum terisi secara definitif.
Kekosongan ini terjadi sejak pencopotan Kris Wartabone oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP pada Agustus 2024 lalu, yang hingga kini belum ditindaklanjuti dengan penunjukan ketua baru.
Pencopotan Kris bukan tanpa sebab. Ia dianggap menyalahi aturan partai karena mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Gorontalo mendampingi Nelson Pomalingo dalam Pilkada 2024 tanpa rekomendasi PDIP.
Ironisnya, pasangan ini justru diusung oleh PPP dan Partai Hanura, bukan oleh partai tempat Kris bernaung.
Langkah tersebut dinilai melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP.
Konsekuensinya, Kris tak hanya dicopot dari kursi ketua, tetapi juga diberhentikan dari keanggotaan partai.
Untuk mengisi kekosongan sementara, DPP PDIP menunjuk Olly Dondokambey, Bendahara Umum PDIP yang juga Ketua DPD PDIP Sulawesi Utara, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Gorontalo.
Namun hingga kini, belum ada keputusan final mengenai pengganti permanen. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian politik dan menciptakan friksi internal.
Rapat fraksi PDIP di DPRD Gorontalo bahkan dikabarkan sempat berujung deadlock akibat perbedaan pandangan antar anggota.
Di tengah kondisi ini, isu loyalitas dan faksi-faksi dalam tubuh partai makin mencuat.
Di sisi lain, Kris Wartabone belum menyerah. Ia mengaku belum menerima surat resmi pemecatan dan masih mengklaim dirinya sebagai Ketua DPD PDIP Gorontalo yang sah.
Menurutnya, pencalonan bersama Nelson adalah bentuk komitmen pribadi terhadap pembangunan daerah, bukan bentuk pembangkangan.
“Saya siap menanggung konsekuensinya. Kalau harus keluar dari PDIP demi komitmen ini, saya siap,” ujar Kris dalam salah satu pernyataannya kepada media lokal.
Kekosongan kursi ketua ini memperlihatkan betapa rentannya struktur internal partai saat berhadapan dengan kepentingan politik personal dan dinamika daerah.
DPP PDIP pun didesak untuk segera menunjuk ketua definitif yang tidak hanya solid secara struktural, tetapi juga mampu meredam konflik internal dan memulihkan kredibilitas partai menjelang agenda politik ke depan.