KOMPARASI.ID – Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) merupakan salah satu upaya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk memenuhi kewajiban mengembangkan sistem nasional di bidang perpustakaan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Ridwan Hemeto dalam Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi terkait Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2024.
Dirinya menjelaskan, Program ini bertujuan mewujudkan fungsi dan tujuan perpustakaan, menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat dan pembelajaran seumur hidup untuk membangun karakter bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Program ini dinilai efektif dengan skor 4.09 (skala 1-5), dengan komponen pengukuran pada Ketepatan Sasaran, Sosialisasi & Pemahaman program, Pencapaian Tujuan, Dan Pemantauan Program, serta menunjukkan rasio sebesar 2,3 yang mencerminkan kebermanfaatan program terhadap biaya yang dikeluarkan.
Baca Juga : Wisata Hiu Paus, Pendorong Utama Pertumbuhan UMKM di Botubarani
“Program TPBIS menjadi praktik baik yang dapat diterima dan menjadi inspirasi bagi dunia internasional,” kata Ridwan Hemeto dalam penyampaiannya saat membuka kegiatan yang berlangsung mulai 18 hingga 19 september 2024 tersebut.
Sementara itu, Pustakawan Ahli Utama dari Perpusnas RI Ofy Sofiana dalam penyampaiannya mengatakan Program Berbagi Pengetahuan tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan bagian dari upaya kolektif antara Colombo Plan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, dan Perpustakaan Nasional.
“Program ini untuk berbagi praktik terbaik dalam memperkuat peran perpustakaan umum dalam pembangunan sosial,” kata Ofy Sofiana.
Dirinya mengungkapkan, pada tahun 2023, hadir peserta sejumlah 18 orang dari 7 negara, dengan Indeks Relevansi 4,76 dan Indeks Kepuasan 5,00 (skala 1 – 5).
Sedangkan tahun 2024, peserta hadir dari berbagai negara Asia-Pasifik, yaitu dari Bangladesh, Bhutan, Laos, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Indonesia.
Baca Juga : Hiu Paus Botubarani, Primadona Wisata Gorontalo yang Tak Pernah Redup
Dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan budaya literasi di masyarakat, Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Tahun 2024 akan diselenggarakan mulai tanggal 11 September hingga 3 Oktober 2024 di 33 provinsi di Indonesia.
Sementara itu, Syahrudin Porindo selaku Kabid perpustakaan dinas kearsipan dan perpustakaan Provinsi Gorontalo mengatakan, pertemuan ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan ekosistem pendukung bagi pelaksanaan program literasi.
Baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, dan desa, akan dilaksanakan secara tatap muka (onsite) dalam empat gelombang, masing-masing melibatkan 8-9 provinsi.
“Tujuan utama dari Pertemuan Pemangku Kepentingan ini yang pertama yaitu memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam rangka peningkatan budaya literasi masyarakat,” kata Syahrudin Porindo.
“Kemudian yang kedua untuk emperkuat komitmen lintas sektor untuk memperluas replikasi mandiri dari Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dan yang ketiga yaitu menyebarluaskan upaya peningkatan budaya literasi melalui Perpustakaan Desa dan Taman Bacaan Masyarakat,” ungkapnya.
Seperti diketahui, acara ini akan difasilitasi oleh dua orang PIC/ Fasda/ PA Provinsi bersama dengan Konsultan Pendamping Provinsi, yang akan memandu sesi-sesi Pertemuan Pemangku Kepentingan.
Selain itu, perwakilan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan berpartisipasi sebagai narasumber dalam sesi Diskusi Interaktif mengenai Peningkatan Budaya Literasi melalui Perpustakaan Desa/Taman Bacaan Masyarakat.
Baca Juga : Hulondalo Marching Festival 2024, Sherly: Ajang Kreativitas Musisi Muda Gorontalo dan Sekitarnya
Dua Kepala Dinas Kabupaten/Kota juga akan berbagi pengalaman dan strategi sinergi serta kolaborasi di tingkat kabupaten/kota untuk memperkuat literasi masyarakat.
Pertemuan ini diharapkan dapat menciptakan landasan kebijakan yang kuat untuk pelaksanaan program literasi di daerah, memperkuat kerjasama dan jejaring antara perpustakaan daerah dan pemangku kepentingan,
Kemudian mendorong perluasan program melalui replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara mandiri dan berkelanjutan.
Sambutan pembukaan dan penutupan acara diberikan oleh Perpustakaan Nasional dan Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi, dan diikuti oleh sekitar 10 pemangku kepentingan provinsi non-perpustakaan,
Termasuk DPMPD, Biro Pemerintahan Kabupaten, Dinas Perpustakaan Provinsi, Dinas Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Desa/Kelurahan, serta Kepala Desa dan Lurah.
Pertemuan ini bukan hanya menjadi ajang untuk mengatasi tantangan yang ada dalam upaya peningkatan literasi, tetapi juga menjadi forum untuk mencari solusi inovatif, mencapai konsensus, dan menjalin kemitraan strategis demi keberlanjutan program literasi di Indonesia.(*)
**Cek berita dan artikel terbaru Komparasi.id dengan mengikuti WhatsApp Channel
