Wakil Ketua DPR RI Pastikan Efisiensi Anggaran tidak Sebabkan PHK Pegawai

KOMPARASI.ID – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menepis kekhawatiran terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai akibat kebijakan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga. Ia menegaskan bahwa DPR tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi.

“Kekhawatiran terkait pemutusan kontrak kerja dan dampaknya terhadap pengangguran akibat efisiensi anggaran, saya pikir itu tidak akan terjadi,” ujar Dasco kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

Dasco menjelaskan bahwa DPR saat ini menunggu hasil rekonstruksi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah, menyusul instruksi efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto. Hasil rekonstruksi tersebut nantinya akan dilaporkan kepada DPR RI untuk dibahas lebih lanjut.

“Kita tunggu hasil rekonstruksi anggaran yang akan disampaikan pemerintah,” tambahnya.

Belakangan ini, muncul kekhawatiran bahwa pegawai honorer di berbagai kementerian dan lembaga akan terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, beredar kabar mengenai pemotongan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, pihak Istana telah membantah isu tersebut. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa belanja pegawai, termasuk gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) ASN, serta bantuan sosial, tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran.

“Bu Menteri Keuangan sudah memberikan pernyataan bahwa efisiensi yang disampaikan Presiden tidak mencakup belanja pegawai. Gaji pegawai bukan bagian dari anggaran yang diefisienkan,” jelas Hasan kepada wartawan di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat.