KOMPARASI.ID – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah menerima pagu anggaran tahun 2025 dengan beberapa penyesuaian untuk optimalisasi penggunaan dana dalam mendukung program prioritas sektor pariwisata.
Langkah efisiensi ini dilakukan tanpa mengurangi komitmen untuk mendorong pertumbuhan sektor wisata secara berkelanjutan.
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025), Menpar Widiyanti menguraikan sejumlah program unggulan yang akan terus dijalankan.
Beberapa di antaranya adalah Gerakan Wisata Bersih untuk meningkatkan kebersihan dan kenyamanan destinasi wisata, Digitalisasi Pariwisata melalui Tourism 5.0 yang memanfaatkan teknologi dalam promosi dan pelayanan wisata, serta program Pariwisata Naik Kelas guna mendukung pengembangan kapasitas pelaku wisata dan industri kreatif.
Selain itu, Kemenpar juga fokus pada pengembangan event berbasis intellectual property (IP) Indonesia untuk meningkatkan daya tarik wisata berbasis budaya serta penguatan Desa Wisata sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
Menpar Widiyanti memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat pencapaian target sektor pariwisata.
Beberapa sasaran utama yang tetap menjadi prioritas di tahun 2025 meliputi peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional, peningkatan perolehan devisa melalui kunjungan wisatawan mancanegara, peningkatan jumlah wisatawan nusantara, serta penguatan tenaga kerja sektor pariwisata.
Selain itu, peningkatan peringkat Travel and Tourism Development Index juga menjadi salah satu fokus utama dalam strategi pengembangan pariwisata nasional.
Sebagai langkah strategis, Kemenpar akan mengoptimalkan anggaran operasional dengan pengurangan biaya rapat dan perjalanan dinas.
Selain itu, kolaborasi lintas sektor akan diperkuat untuk meningkatkan efektivitas program, termasuk bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta.
Kemenpar juga menggencarkan promosi pariwisata melalui jalur diplomasi. Para duta besar yang akan bertugas di luar negeri diharapkan menjadi agen promosi pariwisata Indonesia.
Selain itu, pemerintah terus mendorong investasi di sektor pariwisata, terutama di 9 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 3 Badan Otorita Pariwisata, guna mempercepat pengembangan destinasi unggulan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dimaknai sebagai pendorong peningkatan kinerja kementerian. Hal ini harus tetap memotivasi seluruh jajaran Kemenpar untuk bekerja maksimal demi kemajuan pariwisata nasional.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengingatkan bahwa efisiensi tidak boleh mengurangi target program kerja Kemenpar.
Justru, efisiensi diharapkan mampu meningkatkan indeks kinerja pariwisata nasional pada tahun 2025.
**Cek berita dan artikel terbaru Komparasi.id dengan mengikuti WhatsApp Channel
