KOMPARASI.ID – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo meminta Universitas Bina Mandiri Gorontalo (UBMG), meninjau kembali keputusan skorsing dan drop out (DO) terhadap sejumlah mahasiswa
menyusul kekhawatiran akan ketidakadilan dalam penerapan sanksi akademik.
Ketua Komisi IV DPRD Gorontalo, Ikbal Al Idrus, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (25/03/2025), menegaskan bahwa DPRD mendorong mediasi antara pihak kampus dan mahasiswa untuk mencari solusi terbaik.
“Kami berharap ada mediasi lagi. Jika memungkinkan, mahasiswa yang dikenai skorsing atau DO dapat dibicarakan kembali. Kami mencari solusi yang adil bagi semua pihak,” ujar Ikbal.
Mahasiswa dan Orang Tua Harapkan Kebijakan Lebih Fleksibel
Beberapa orang tua mahasiswa yang terkena skorsing turut hadir dalam RDP dan meminta kampus mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.
Ikbal menilai bahwa kampus perlu meninjau ulang kebijakan sanksi, terutama bagi mahasiswa yang sudah berada di semester akhir.
“Kami menunggu hasil rapat internal UBMG. Namun, mahasiswa yang hampir menyelesaikan studi seharusnya tidak langsung dikenakan skorsing. Kami berharap masalah ini diselesaikan dengan baik,” katanya.
Dalam RDP, perwakilan UBMG sempat menyampaikan alasan di balik skorsing dan DO yang diberikan.
Namun, DPRD meminta agar kampus lebih fleksibel, terutama dalam menyikapi kritik mahasiswa terhadap kebijakan akademik.
Ikbal menegaskan bahwa hak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat telah dijamin oleh undang-undang.
Jika sanksi diberikan hanya karena kritik yang disampaikan, maka keputusan kampus dinilai keliru.
“Itu hak mahasiswa. Hak menyampaikan pendapat dilindungi oleh undang-undang. Jika kampus memberikan sanksi hanya karena kritik, itu sangat keliru,” tegasnya.
DPRD Minta Dokumen Dasar Keputusan Kampus
DPRD juga meminta UBMG menyerahkan dokumen pertimbangan dan dasar pemberian sanksi.
Hingga saat ini, DPRD belum menerima salinan dokumen tersebut dan masih menunggu agar dapat ditelaah lebih lanjut.
Pertemuan lanjutan antara DPRD, pihak kampus, dan mahasiswa dijadwalkan berlangsung setelah Lebaran.
Sebelum itu, DPRD meminta UBMG menyerahkan dokumen resmi yang menjelaskan alasan skorsing dan DO mahasiswa.
“Kami tunggu dokumen dari kampus sebelum Lebaran, agar bisa kami pelajari sebelum pertemuan berikutnya,” tutup Ikbal.
**Cek berita dan artikel terbaru Komparasi.id dengan mengikuti WhatsApp Channel