KOMPARASI.ID – Swasembada sapi di Provinsi Gorontalo kembali menuai sorotan. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menilai program yang selama ini digencarkan pemerintah belum menunjukkan hasil nyata.
Ketergantungan daerah terhadap sapi dari luar provinsi masih tinggi, bahkan disertai rencana pengadaan senilai Rp9,4 miliar pada 2025.
“Gorontalo belum mandiri. Kita masih beli dari luar. Padahal sudah ada bantuan ternak yang disalurkan, tapi tidak jelas hasilnya karena kurang pendampingan dan pengawasan,” ujar Mikson saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (19/5/2025).
Mikson menekankan pentingnya pengawasan berkala agar program bantuan tidak berhenti pada penyerahan sapi semata.
Ia menyarankan monitoring setiap enam bulan dan pendampingan aktif dari Dinas Pertanian.
“Harus ada kontrol. Kita perlu tahu apakah sapi yang dibagikan berkembang, sehat, atau malah dijual sebelum berkembang biak,” tegasnya.
Menurut legislator dari Partai NasDem itu, keberhasilan swasembada ternak tak cukup diukur dari jumlah bantuan, tetapi juga dari kemampuan membentuk ekosistem peternakan yang berkelanjutan.
Untuk itu, ia mendorong sistem revolving sapi betina yang telah beranak, anaknya diberikan ke peternak lain.
“Kalau indukan melahirkan, anaknya disalurkan ke peternak lain. Begitu terus, supaya manfaatnya menyebar dan stok meningkat tanpa beli dari luar lagi,” tambahnya.
Mikson juga menyoroti kecenderungan Pemprov Gorontalo yang mengucurkan anggaran besar tanpa memastikan efek jangka panjangnya.
Jika tidak diubah, ia khawatir swasembada ternak hanya akan menjadi jargon yang tak pernah benar-benar tercapai.