KOMPARASI.ID – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Desa Huntu Utara, Kabupaten Bone Bolango, Minggu (22/6/2025).
Agenda utama mereka, menyerap aspirasi masyarakat desa dan mengawasi jalannya pemerintahan dari tingkat paling bawah.
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Anggota Komisi I, Femi Udoki, bersama rekannya Ramdan Liputo.
Keduanya mendengarkan langsung keluhan warga serta aparat desa terkait pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Kami turun langsung ke desa karena ini adalah bagian dari fungsi kami di DPRD. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pelayanan, dan perlu mendapat perhatian serius,” kata Femi dalam dialog bersama aparatur desa dan tokoh masyarakat.
Menurut Femi, kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin.
Banyak persoalan tidak tersampaikan ke DPRD karena kendala akses dan komunikasi. Maka, Komisi I memilih untuk “menjemput bola.”
“Kadang ada hal-hal yang ingin disampaikan, tapi karena keterbatasan waktu dan akses, warga sulit menjangkau DPRD. Maka kami yang datang,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, aparat desa mengeluhkan keterlambatan pencairan tunjangan yang kerap terjadi.
Femi membenarkan bahwa persoalan ini tak hanya terjadi di satu daerah, melainkan cukup meluas di Gorontalo.
“Keluhan paling banyak adalah soal tunjangan aparat desa yang terlambat dibayarkan. Di Kabupaten Gorontalo, misalnya, sempat terjadi keterlambatan hingga empat bulan,” ungkapnya.
Masalah lain yang disorot ialah ketidaksesuaian regulasi yang berlaku di desa dengan kebijakan yang diterapkan di kelurahan.
Perbedaan aturan ini memicu kebingungan dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan, apalagi dengan sistem informasi desa yang belum sepenuhnya dipahami.
“Banyak kepala desa kesulitan menyesuaikan diri dengan sistem baru karena kurangnya sosialisasi dan pendampingan. Ini menjadi catatan penting bagi kami,” kata Femi.
Dari Aspirasi ke Rekomendasi
Seluruh masukan yang dihimpun selama kunjungan akan dirangkum oleh Komisi I dalam bentuk laporan dan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Femi menegaskan, aspirasi yang disampaikan tak akan berhenti di forum semata.
“Kami tidak hanya mendengar, tapi juga akan membawa semua masukan ini ke tingkat provinsi. Yang menjadi ranah kami di legislatif, akan kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Komisi I juga mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa agar lebih siap menghadapi dinamika regulasi. Selain itu, kesejahteraan perangkat desa tetap menjadi salah satu perhatian utama.
Femi berharap kunjungan ini menjadi awal dari komunikasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan antara DPRD dan pemerintah desa.
Ia mengajak seluruh kepala desa untuk tak segan menyampaikan persoalan yang dihadapi, baik administratif, teknis, maupun kebijakan.
“Kami membuka ruang dialog, baik dalam forum resmi maupun komunikasi langsung. Karena pembangunan harus dimulai dari desa. Desa yang kuat adalah fondasi daerah yang maju,” pungkasnya.
**Cek berita dan artikel terbaru Komparasi.id dengan mengikuti WhatsApp Channel
