Reses di Pohuwato, Limonu Hippy Serap Aspirasi Warga soal Pertanian, UMKM, dan Irigasi

Avatar
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Gerindra melaksanakan reses masa sidang ke tiga 2025
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Gerindra melaksanakan reses masa sidang ke tiga 2025

KOMPARASI.ID Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Gerindra, Limonu Hippy, melaksanakan kegiatan reses masa persidangan ketiga tahun 2025 di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, pada Senin (1/7/2025).

Reses ini merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihannya, Boalemo–Pohuwato (Dapil VI).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur, termasuk perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Gorontalo seperti Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas PUPR.

Hadir pula Camat Duhiadaa, aparat pemerintah desa, serta masyarakat dari berbagai kalangan.

Dalam sesi dialog terbuka, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan dan permasalahan. Beberapa usulan yang mengemuka di antaranya:

  • Pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan)

  • Realisasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

  • Bantuan bagi pelaku UMKM dan IKM

  • Bantuan benih unggul untuk padi dan jagung

  • Beasiswa untuk pelajar SMA/SMK, mahasiswa S1, hingga S2

  • Penanganan sedimentasi dan pengerukan saluran irigasi pertanian

Menanggapi aspirasi tersebut, Limonu Hippy mengapresiasi partisipasi aktif warga dan menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan semua usulan itu di tingkat provinsi.

“Usulan seperti bantuan alsintan, bibit unggul, hingga penguatan UMKM dan IKM merupakan hal-hal krusial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Ini akan menjadi fokus saya dalam pembahasan bersama mitra kerja di DPRD,” ujar Limonu.

Terkait persoalan sedimentasi pada saluran irigasi yang dikeluhkan warga, Limonu menjelaskan bahwa kewenangan penanganannya terbagi antara pemerintah kabupaten dan provinsi.

“Tidak semua saluran irigasi menjadi tanggung jawab provinsi. Ada yang menjadi wewenang kabupaten. Karena itu, penanganannya harus disesuaikan dengan struktur kewenangan,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan instansi terkait agar penanganan sedimentasi dilakukan secara efektif. Limonu juga berjanji mendorong sinergi antarlembaga agar masalah ini segera diatasi.

“Jangan biarkan saluran irigasi tersumbat. Ini menyangkut produktivitas pertanian dan ketahanan pangan masyarakat,” tegasnya.

Selain bidang pertanian dan infrastruktur, Limonu juga menyoroti pentingnya penguatan sektor ekonomi masyarakat melalui UMKM dan IKM. Menurutnya, dukungan harus diberikan secara menyeluruh, mulai dari pelatihan, bantuan permodalan, hingga akses pasar.

Kegiatan reses ini berlangsung kondusif dan penuh antusiasme. Bagi Limonu Hippy, reses bukan sekadar rutinitas, melainkan sarana penting untuk menyerap kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

“Harapan saya, pembangunan yang dilakukan pemerintah benar-benar berangkat dari aspirasi warga. Reses ini adalah jembatan antara rakyat dan kebijakan,” tutupnya.


**Cek berita dan artikel terbaru Komparasi.id dengan mengikuti WhatsApp Channel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *