Puluhan Tahun Terisolasi, Pemkab Bone Bolango Perjuangkan Akses Jalan ke Pinogu

KOMPARASI.ID –  Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus mencari jalan keluar untuk membuka akses darat menuju Kecamatan Pinogu yang selama puluhan tahun menjadi harapan masyarakat di wilayah tersebut.

Upaya itu kini diarahkan pada penyelesaian berbagai persyaratan administrasi dan teknis, mengingat rencana pembangunan jalan menuju Pinogu akan melintasi kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustapa mengatakan pemerintah daerah memahami kebutuhan masyarakat Pinogu terhadap akses transportasi yang lebih layak. Karena itu, pemerintah tidak hanya mendorong pembangunan fisik, tetapi juga berupaya memastikan seluruh tahapan yang dipersyaratkan dapat dipenuhi.

Hal tersebut disampaikan Iwan saat bersilaturahmi dengan Senator DPD RI asal Gorontalo, Rahmijati Jahja, di kediamannya di Kecamatan Limboto, Sabtu (1/8/2026) malam.

Dalam pertemuan itu, Iwan didampingi Asisten II Setda Bone Bolango Yusbar Ismail, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta Aliansi Pemuda Pinogu Merdeka.

Menurut Iwan, keterisolasian Pinogu masih menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango.

“Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sangat memahami harapan masyarakat Pinogu agar memiliki akses jalan yang memadai. Saat ini kami sedang melakukan berbagai ikhtiar, termasuk memenuhi seluruh tahapan administrasi dan teknis yang dipersyaratkan karena ruas jalan yang direncanakan akan melintasi kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone,” ujar Iwan.

Pemkab Urus Persyaratan

Iwan mengatakan Pemkab Bone Bolango telah membangun komunikasi dengan sejumlah instansi terkait untuk mengurus dokumen dan perizinan yang menjadi persyaratan pembangunan jalan tersebut.

Langkah itu menjadi penting karena pembangunan infrastruktur di kawasan hutan dengan status perlindungan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah harus memastikan rencana pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami berharap dukungan Ibu Rahmijati Jahja sebagai anggota DPD RI yang berada di Komite II. Kami yakin sinergi antara pemerintah daerah dan DPD RI akan memperkuat upaya menghadirkan dukungan pemerintah pusat, termasuk membuka peluang pembiayaan melalui APBN setelah seluruh persyaratan dipenuhi,” kata Iwan.

DPD RI Siap Kawal ke Pemerintah Pusat

Upaya Pemkab Bone Bolango tersebut mendapat dukungan dari Rahmijati Jahja.

Senator asal Gorontalo itu mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang terlebih dahulu menyelesaikan aspek administrasi dan perizinan sebelum mendorong pembangunan jalan.

Menurut Rahmijati, pemenuhan persyaratan menjadi hal penting agar pembangunan akses menuju Pinogu tidak menimbulkan persoalan hukum maupun lingkungan di kemudian hari.

“Yang paling penting saat ini adalah memastikan seluruh izin dasar dan persyaratan administrasi dipenuhi terlebih dahulu. Karena ini menyangkut kawasan hutan, maka prosesnya memang harus mengikuti ketentuan yang berlaku agar ke depan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun lingkungan,” ujar Rahmijati.

Setelah seluruh dokumen dan perizinan dinyatakan lengkap, Rahmijati menyatakan siap membantu Pemkab Bone Bolango membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait di Jakarta.

“Kalau seluruh persyaratan sudah lengkap, saya siap memfasilitasi Pemerintah Bone Bolango untuk bertemu dengan kementerian terkait. Kita perjuangkan bersama agar pembangunan jalan ini mendapat perhatian pemerintah pusat, termasuk melalui dukungan pembiayaan APBN,” katanya.

Rahmijati juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Gorontalo selama aspirasi tersebut sesuai aturan dan ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Pemkab Bone Bolango, dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat. Namun, tahapan utama tetap berada pada penyelesaian persyaratan pembangunan, terutama karena ruas jalan yang direncanakan bersinggungan dengan kawasan konservasi.

Jika seluruh proses tersebut dapat diselesaikan, pembangunan akses darat diharapkan dapat mengurangi keterisolasian Pinogu sekaligus membuka akses masyarakat terhadap pelayanan publik, mobilitas, dan aktivitas ekonomi.

Perjuangan membuka akses menuju Pinogu pun tidak semata-mata menjadi agenda pembangunan infrastruktur, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah daerah mewujudkan pemerataan pembangunan bagi masyarakat di wilayah yang selama ini relatif sulit dijangkau.