Kejar Jalan Tulabolo-Pinogu, Pemkab Bone Bolango Andalkan Kolaborasi Lintas Kewenangan

KOMPARASI.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mengubah pola kerja dalam mempercepat pembangunan Jalan Tulabolo-Pinogu.

Pemerintah daerah kini mendorong penyelesaian berbagai persoalan secara lintas kewenangan agar rencana membuka akses menuju Kecamatan Pinogu tidak terhambat oleh proses birokrasi yang berjalan sendiri-sendiri.

Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustapa mengatakan, pembangunan Jalan Tulabolo-Pinogu tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan konstruksi.

Sejumlah aspek lain harus diselesaikan, mulai dari status jalan, tata ruang, konservasi, perizinan, pembiayaan hingga pembagian kewenangan antarinstansi.

Karena itu, percepatan pembangunan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta berbagai lembaga terkait secara bersamaan.

“Kalau percepatan, tidak bisa biasa-biasa. Harus ada akselerasi dengan mesin yang berbeda. Mesin yang berbeda itulah kita bergantian tangan, lintas stakeholder, lintas kewenangan,” ujar Iwan dalam Forum Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Pinogu di Hotel Aston Kota Gorontalo, Senin (24/8/2026).

Menurut Iwan, pola kolaborasi tersebut mulai dijalankan melalui Tim Percepatan Pembangunan Akses Pinogu.

Dalam beberapa bulan terakhir, tim tersebut membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Gorontalo, DPRD, DPR dan DPD RI, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Taman Nasional, serta sejumlah pihak lainnya.

Koordinasi dilakukan untuk mengurai berbagai persoalan yang berpotensi memperlambat pembangunan ruas jalan tersebut.

Status Jalan Jadi Salah Satu Tahapan

Salah satu pekerjaan yang sedang dipersiapkan pemerintah daerah adalah peningkatan status Jalan Tulabolo-Pinogu.

Pemkab Bone Bolango kini melakukan survei dan pendataan terhadap kondisi jalan dan jembatan. Data tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju proses penetapan status jalan kabupaten.

Selain itu, pemerintah daerah juga mempersiapkan persyaratan agar ruas Tulabolo-Pinogu dapat diusulkan masuk dalam skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.

Upaya tersebut dilakukan untuk membuka peluang dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat Pinogu.

Iwan menilai seluruh tahapan tersebut harus dikerjakan secara beriringan. Jika setiap instansi bekerja sendiri-sendiri, proses pembangunan berpotensi kembali terhambat oleh persoalan kewenangan dan administrasi.

Karena itu, pemerintah daerah ingin mempertahankan komunikasi lintas sektor hingga setiap tahapan pembangunan dapat diselesaikan.

“Semangat dan niat bersama kita untuk mempercepat Tulabolo-Pinogu, insya Allah akan terus kita jaga,” kata Iwan.

Bagi Pemkab Bone Bolango, percepatan pembangunan Jalan Tulabolo-Pinogu bukan hanya persoalan membangun ruas jalan baru.

Proyek tersebut juga membutuhkan penyelarasan kewenangan, pemenuhan persyaratan, serta dukungan pembiayaan dari berbagai tingkatan pemerintahan.

Pola kerja lintas kewenangan itu diharapkan dapat mempercepat proses sehingga pembangunan akses menuju Pinogu tidak berhenti pada tahap koordinasi, tetapi berlanjut hingga pekerjaan fisik di lapangan.