KOMPARASI.ID – Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Gorontalo, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menghadiri apel gelar pasukan tanggap darurat bencana yang digelar di Lapangan Mapolda Gorontalo, Rabu (5/11/2025).
Apel ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh instansi terkait memiliki kesiapan maksimal menghadapi ancaman seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrem yang kerap melanda sejumlah daerah di Gorontalo menjelang akhir tahun.
Dalam arahannya, Kapolda Gorontalo menegaskan pentingnya sinergitas dan profesionalitas seluruh pihak dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.
“Pastikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai prosedur, baik sebelum, saat, maupun setelah bencana terjadi. Terus lakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan guna meningkatkan resiliensi bencana,” tegas Kapolda dalam sambutannya.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo turut memberikan apresiasi atas komitmen aparat kepolisian dan seluruh unsur Forkopimda dalam menjaga kesiapsiagaan daerah.
“Kami mengapresiasi dan siap mendukung penuh setiap upaya yang dilakukan demi melindungi masyarakat Gorontalo dari kejadian-kejadian tak terduga,” ujar Ketua DPRD.
Ia menambahkan, DPRD sebagai lembaga legislatif akan terus berperan aktif, terutama dalam dukungan kebijakan dan alokasi anggaran agar penanganan bencana dapat terlaksana secara optimal.
“Kepolisian tentunya menjadi garda terdepan dalam kesiapsiagaan ini. Tugas kami adalah memberikan dukungan dan memastikan segala kebutuhan pendukung dapat terpenuhi,” tambahnya.
Apel gelar pasukan tersebut diikuti oleh unsur TNI, BPBD, Basarnas, relawan, serta instansi pemerintahan yang terlibat langsung dalam penanganan bencana di Provinsi Gorontalo.
Agenda ini menjadi simbol kesiapan bersama seluruh elemen untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
Data dan Kondisi Rawan Bencana di Gorontalo
Kesiapsiagaan ini menjadi penting karena Gorontalo termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan bencana hidrometeorologi yang cukup tinggi.
Dalam dua tahun terakhir, sejumlah kejadian besar menandai betapa rentannya daerah ini terhadap curah hujan ekstrem.
Pada pertengahan Juli 2024, banjir besar melanda 47 kelurahan di Kota Gorontalo, merendam lebih dari 4.600 rumah dan memaksa ribuan warga mengungsi ke tempat aman.
Laporan BNPB mencatat lebih dari 7.000 orang terdampak pada kejadian tersebut (Infopublik, 2024).
Setahun kemudian, pada 10 Juli 2025, tanggul di DAS Marisa, Kabupaten Gorontalo, jebol akibat hujan deras dan menyebabkan banjir di lima desa.
Sebanyak 70 KK (218 jiwa) terdampak dan harus dievakuasi ke lokasi aman (BNPB, 2025).
Banjir juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Boalemo dan Pohuwato sepanjang Maret–April 2025 dengan ratusan rumah terdampak (BNPB Monitoring, 2025).
Data ini menunjukkan bahwa hampir seluruh kabupaten di Gorontalo memiliki tingkat kerentanan yang sama terhadap bencana hidrometeorologi.
BMKG pun telah mengeluarkan peringatan dini potensi curah hujan tinggi dan cuaca ekstrem pada periode November 2025 hingga Februari 2026, sebagai puncak musim hujan di kawasan Sulawesi bagian utara (BMKG, 2025).
Kondisi tersebut menjadi dasar pentingnya pelaksanaan apel siaga bencana dan sinergi lintas lembaga, guna memastikan langkah tanggap darurat berjalan cepat dan terkoordinasi.
Menurut data dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Gorontalo, wilayah ini memiliki potensi bencana utama berupa banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, serta abrasi pantai (PPID Kemendagri, 2024).
Sementara laporan BPBD menyebut sebagian peralatan penanggulangan di tingkat kabupaten masih bergantung pada bantuan pusat, yang menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas lokal.
