KOMPARASI.ID – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Balai Sungai Wilayah II Sulawesi, Rabu (25/2/2026). Rombongan diterima langsung oleh Kepala Balai bersama jajaran, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Satuan Kerja (Satker), dan tim perencana.
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi III Espin Tulie, didampingi Wakil Ketua Komisi Anas Yusuf, Sekretaris Komisi I I Wayan Sudiarta, serta anggota Komisi III Indri Dunda, Faisal Hulukati, Hais Ayua, dan H. Sun Biki.
Espin Tulie mengatakan, kunjungan ini menjadi bagian dari silaturahmi Ramadan sekaligus langkah koordinasi untuk memastikan keberlanjutan proyek infrastruktur sumber daya air di Provinsi Gorontalo.
“Diskusi berlangsung lebih dari tiga jam. Kami ingin mendapatkan data valid langsung dari sumbernya agar tidak muncul spekulasi negatif terkait progres proyek,” kata Espin.
Evaluasi 25 Paket JIAT
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada sejumlah Daerah Irigasi (DI) dan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di berbagai wilayah, yakni Pohuwato, Boalemo, Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, hingga Bone Bolango.
Komisi III juga mengevaluasi 25 paket proyek JIAT yang mulai dikerjakan sejak Juni 2025. Berdasarkan pemaparan Balai, terdapat tiga titik yang sempat mengalami kendala.
Di Dua’no, proyek sempat terkendala persoalan lahan, namun kini telah dinyatakan selesai. Di Tingkohubu, keterlambatan terjadi akibat spesifikasi alat bor yang tidak sesuai, tetapi masalah tersebut sudah diatasi. Sementara di Atinggola, Gorontalo Utara, pekerjaan sempat terhambat karena mata bor patah hingga tiga kali sebelum akhirnya dirampungkan.
Secara keseluruhan, proyek JIAT dilaporkan telah mencapai 100 persen penyelesaian. Perbaikan teknis yang dilakukan pada awal Januari 2026 juga telah diselesaikan, baik secara teknis maupun administrasi anggaran.
Soroti Irigasi Tersier dan Sekunder
Selain JIAT, Komisi III menyoroti proyek irigasi tersier yang secara fisik telah rampung, tetapi masih menghadapi kendala administratif terkait pembayaran.
Adapun proyek irigasi sekunder yang dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya dengan melibatkan subkontraktor lokal turut menjadi bahan evaluasi.
Khusus di Pohuwato, Kepala Balai menjelaskan adanya kekurangan tenaga kerja karena sebagian pekerja konstruksi beralih menjadi penambang. Akibatnya, kontraktor harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah, termasuk dari Jawa dan Kota Gorontalo. Tantangan lain yang dihadapi adalah distribusi material pembangunan.
Danau Limboto Belum Dianggarkan 2026
Dalam pembahasan strategis, Balai Sungai menyampaikan bahwa pada 2026 belum terdapat alokasi anggaran untuk penanganan Danau Limboto. Program tersebut diharapkan dapat terealisasi pada 2027.
Terkait aspirasi warga Desa Tunggulo dan Tenilo mengenai pengerukan Sungai Monggelomo, Balai menjelaskan bahwa pekerjaan terkendala bendungan desa/kabupaten serta akses jalan. Secara teknis, pengerjaan harus menggunakan ekskavator amfibi karena lokasi telah masuk kawasan Danau Limboto.
Komisi III juga mengklarifikasi ketidakhadiran Kepala Balai pada undangan rapat sebelumnya. Balai menjelaskan, tingginya intensitas pekerjaan akibat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 membuat sejumlah proyek yang turun pada Oktober harus diselesaikan hingga 31 Desember, sehingga beban kerja meningkat signifikan.
Espin menegaskan, pihaknya berkomitmen mengawal seluruh proyek infrastruktur sumber daya air agar berkualitas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kunjungan ini bukan hanya pengawasan, tetapi juga bentuk komitmen kami untuk mencari solusi atas setiap kendala di lapangan. Kami ingin memastikan proyek DI dan JIAT benar-benar berkualitas, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat Gorontalo,” tegasnya.
Di akhir pertemuan, Kepala Balai membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, wartawan, dan LSM untuk menyampaikan aspirasi secara langsung ke kantor. Ia juga mengimbau agar setiap kejadian banjir maupun longsor segera dilaporkan agar dapat ditangani dengan cepat.