KOMPARASI.ID – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman resmi memberhentikan seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) yang diduga terlibat praktik mafia proyek.
Oknum berinisial C tersebut kini telah berstatus daftar pencarian orang (DPO) dan sedang diburu aparat kepolisian.
Amran mengatakan surat pemberhentian terhadap ASN tersebut telah ditandatangani pada 7 Mei 2026 sebagai bentuk komitmen Kementan dalam memberantas praktik penyimpangan di lingkungan kementerian.
“Kami baru tanda tangan pemecatannya. Tanggal pemecatannya 7 Mei 2026. Kami berhentikan. Inisialnya C,” ujar Amran kepada awak media di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Meski demikian, Amran belum mengungkap identitas lengkap maupun proyek yang diduga melibatkan oknum tersebut. Menurut dia, informasi itu akan disampaikan setelah proses penangkapan selesai agar tidak menghambat upaya kepolisian.
“Tapi nanti kalau aku sampaikan enggak tambah susah dicari orangnya nanti? Ya nantilah nanti saya umumkan kalau sudah ditangkap. Namanya sekarang DPO,” katanya.
Amran memastikan status DPO telah ditetapkan terhadap oknum berinisial C dan berharap aparat penegak hukum dapat segera menangkap yang bersangkutan.
“Inisialnya C. Sekarang DPO. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ditangkap,” ujarnya.
Ia berharap penangkapan tersebut dapat membuka keterlibatan pihak lain, baik di lingkungan Kementerian Pertanian maupun di luar kementerian, yang diduga ikut terlibat dalam praktik mafia proyek.
Menurut Amran, praktik mafia di sektor pertanian masih terjadi melalui berbagai modus, mulai dari pengaturan proyek hingga permainan tender.
“Dan bisa menunjuk siapa lagi di Kementerian Pertanian maupun di luar kementerian. Siapa yang ditemani bermain-main,” katanya.
Amran juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang mengatasnamakan Kementerian Pertanian untuk menawarkan proyek atau menjanjikan pekerjaan tertentu.
“Ini supaya seluruh masyarakat yang ada hubungannya dengan pertanian waspada dan berhati-hati terhadap mafia yang gentayangan di mana-mana,” ujarnya.
Selain oknum berinisial C, Amran mengungkap terdapat dua pihak lain berinisial H dan R yang diduga menjalankan modus serupa. Keduanya disebut meminta uang kepada masyarakat dengan iming-iming memperoleh proyek di sektor pertanian.
“Dia mengatasnamakan Kementerian Pertanian, meminta uang pada orang. Yang ditemukan satu orang Rp300 juta. Yang menerima inisial H dan yang menjanjikan proyek inisial R,” kata Amran.
Ia menegaskan, apabila H dan R terbukti merupakan ASN Kementerian Pertanian, keduanya akan langsung diberhentikan. Menurut Amran, tidak ada toleransi bagi siapa pun yang terbukti terlibat dalam praktik mafia proyek.
“Kami minta kepada kepolisian mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Kalau ada yang terlibat di pertanian, saya pastikan saya pecat. Tidak ada lagi ruang untuk memberi peringatan. Ini kejahatan, ini mafia,” tegasnya.
Amran juga meminta masyarakat segera melaporkan kepada Satgas Pangan maupun aparat penegak hukum apabila menemukan pihak yang menawarkan proyek dengan mengatasnamakan Kementerian Pertanian.
“Kalau ada yang mengatasnamakan kementerian, jangan dipercaya bahwa proyek bisa diatur atau diperjualbelikan. Segera laporkan kepada aparat yang berwenang,” katanya.