Sekda Bone Bolango: Kepala OPD Harus Jadi Pemilik Risiko, Bukan Hanya Inspektorat

KOMPARASI.ID –  Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam setiap program pemerintahan.

Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustapa menegaskan, tanggung jawab pengendalian risiko tidak hanya berada di tangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat.

Menurut Iwan, pimpinan perangkat daerah merupakan pemilik risiko sehingga harus memahami potensi masalah dalam setiap program sekaligus menyiapkan langkah mitigasinya.

“Pimpinan perangkat daerah adalah pemilik risiko. Karena itu, kepala OPD, sekretaris, hingga pengelola program harus memiliki pemahaman yang sama tentang risiko, strategi mitigasi, dan langkah-langkah pengendalian yang harus dilakukan,” tegas Iwan.

Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Implementasi Manajemen Risiko Indeks (MRI) 2026 di Hotel Dumhil, Kota Gorontalo, Selasa (30/6/2026).

Pengendalian korupsi tidak cukup di Inspektorat

Iwan mengatakan, IEPK dan MRI tidak seharusnya dipandang hanya sebagai instrumen penilaian administratif.

Kedua indikator tersebut, kata dia, berkaitan dengan kualitas sistem pengendalian internal dan tata kelola pemerintahan yang dibangun oleh seluruh perangkat daerah.

“Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dan Manajemen Risiko Indeks merupakan parameter penting yang memberikan kontribusi besar terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah,” ujar Iwan.

Karena itu, setiap perangkat daerah diminta memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memiliki identifikasi risiko serta langkah mitigasi yang jelas.

Pengendalian internal juga harus diperkuat, termasuk kepatuhan terhadap regulasi dan pelaksanaan program pencegahan korupsi yang terintegrasi dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Minta capaian reformasi birokrasi dipertahankan

Iwan mengakui penguatan SPIP menghadapi tantangan karena terdapat sejumlah parameter baru dalam proses penilaian.

Perubahan parameter tersebut bahkan membuat sejumlah pemerintah daerah mengalami penurunan level maturitas SPIP, termasuk daerah yang sebelumnya berada pada level lebih tinggi.

Namun, kondisi itu tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan perbaikan.

“Yang sudah baik harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai capaian yang berhasil kita tingkatkan selama 2024 dan 2025 justru mengalami penurunan. Semua indikator yang sudah membaik harus dipertahankan bahkan ditingkatkan,” katanya.

Menurut Iwan, sejumlah indikator reformasi birokrasi di Bone Bolango menunjukkan perkembangan positif.

Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Akuntabilitas Kinerja disebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta tidak mengabaikan agenda evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi.

Hal tersebut mencakup evaluasi akuntabilitas kinerja, indeks digitalisasi pemerintahan, hingga evaluasi kelembagaan.

Manajemen risiko harus menjadi budaya kerja

Iwan meminta manajemen risiko tidak hanya diterapkan ketika ada evaluasi atau pemeriksaan.

Menurut dia, identifikasi risiko harus menjadi bagian dari proses kerja sejak program direncanakan hingga dilaksanakan.

Setiap kepala OPD diminta memastikan potensi risiko telah dipetakan dan langkah pengendaliannya disiapkan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kesalahan sekaligus memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan ketentuan.

Iwan juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk tetap menjaga kualitas kerja di tengah efisiensi dan keterbatasan anggaran.

“Di tengah efisiensi dan keterbatasan anggaran, kita tetap harus berbuat yang terbaik. Kita harus terus menjaga apa yang sudah baik dan membenahi apa yang masih perlu diperbaiki. Karena pada akhirnya seluruh upaya ini bermuara pada terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan melayani masyarakat dengan lebih baik,” ujarnya.

BPKP dampingi penguatan tata kelola

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga mendapat pendampingan dari perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo.

Iwan mengapresiasi pendampingan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengendalian korupsi dan manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Ia optimistis penguatan sistem pengendalian internal yang dilakukan secara bersama dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, keberhasilan pencegahan korupsi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh komitmen setiap perangkat daerah dalam menjalankan pengendalian dan membangun budaya integritas.

Dengan pendekatan tersebut, Pemkab Bone Bolango menargetkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik secara efektif.