KOMPARASI.ID – Neni Polihito, Kepala Desa Tupa, memberikan respons terhadap kritikan yang menjadi viral di media sosial, khususnya melalui Facebook Faisal Karim, yang menyebabkan namanya terseret sebagai kepala desa yang dianggap anti kritik.
Neni Polihito mengatakan sebagai kepala desa dirinya tidak anti dan alergi terhadap kritikan. Hanya saja, dia menekankan pentingnya mengikuti prosedur yang ada, seperti membahasnya dalam forum.
Neni menjelaskan bahwa jika ada kekurangan dalam pelayanan, seperti infrastruktur atau pelayanan pemerintahan, masyarakat diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“ini saya berharap kepada masyarakat bermedia sosial lah yang santun, jangan sampai ujaran kebencian atau masuk dalam undang-undang ITE, ini bisa menjerat,”jelasnya.
Neni menegaskan bahwa pemerintah desa tidak hanya terdiri dari dirinya sendiri, melainkan juga melibatkan banyak perangkat termasuk BPD, yang merupakan wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Setiap rapat, saya selalu mengingatkan bahwa jika ada hal yang tidak jelas, sampaikan melalui BPD. Karena saya bekerja dengan mitra, tolong salurkan aspirasi melalui BPD dan nantinya akan dibahas bersama,” tuturnya.
Dia menegaskan bahwa jika ada masalah, sebaiknya segera disampaikan agar dapat ditindaklanjuti.
Dirinya menyayangkan bahwa persoalan ini telah mengganggu keamanan pemerintahan yang telah dibangun selama ini.
Neni menyatakan bahwa dalam sebuah pemerintahan, ada yang pro dan ada yang kontra, namun semua aspirasi harus disampaikan secara konstruktif. Dia siap melayani masyarakat selama 24 jam.
“Saya sudah mendengar keluhan dari masyarakat, tapi sayangnya hal ini disampaikan dengan cara yang tidak tepat di media sosial. Ini menimbulkan ketidaknyamanan dan merugikan saya secara pribadi dan keluarga saya,” katanya.
Neni juga telah meminta agar masalah ini disampaikan secara resmi di forum, namun sayangnya yang bersangkutan memilih jalur media sosial.
“jika malu datang di kantor saya akan datang langsung ke rumah yang bersangkutan hanya saja kritikan tidak disampaikan justru diunggah di facebook,tandasnya.
Dia menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan melalui media sosial telah dibahas dan dimasukkan dalam perencanaan.
Lebih lanjut, Neni menjelaskan bahwa Faisal Karim tidak sepenuhnya memahami situasi anggaran di desa tersebut.
“Dia tidak memahami bahwa anggaran desa terdiri dari Dana Desa, ADD (Alokasi Dana Desa), APBD 1, dan APBD 2. Masalah yang dia angkat adalah pekerjaan yang sudah selesai Ini kan sisa pemeliharaan, artinya tinggal pemeliharaan. Nah, sementara ini bukan pekerjaan Dana desa, ini masih PPK, belum lahirnya PNPM, PPK dan masa pemerintahan belum saya juga ini pengerjaan infrastruktur yang di kritisi, masih 2012 atau 2011 punya ini. Sementara saya menjabat nanti 2014,” terangnya.
Dia menegaskan Jikalau itu yang dikeluhkan Faisal Karim, itu baru drainase yang masuk dalam perencanaan, untuk rabat beton itu sudah termuat dalam RPJMDes.
Anggaran tahun ini untuk pembangunan puskesmas pembantu (Pustu) dan untuk pengadaan bibit ke petani. Dan untuk program yang belum ditindaklanjuti bakal diusulkan melalui anggaran perubahan.
