KOMPARASI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo menggelar rapat dengar pendapat terkait polemik raibnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 56 dari rekening Bank Sulawesi Utara Gorontalo (BSG). (13/1/2025)
Ketua Komisi II DPRD Kota Gorontalo, Herman Haluti, menyoroti lemahnya sistem keamanan di BSG yang menyebabkan hilangnya dana BOS tersebut.
Herman mengungkapkan kekhawatirannya atas kemungkinan kejadian serupa menimpa sekolah lain. Menurutnya, jika BSG tetap menganggap raibnya dana sebagai “transaksi normal,” hal ini dapat menjadi celah bagi insiden serupa di masa mendatang.
“Jika ada pencairan yang tidak sesuai prosedur, ini jelas mencerminkan kelemahan sistem di bank tersebut. Apalagi, sesuai penuturan bendahara sekolah, mereka tiba-tiba menerima notifikasi transaksi padahal pihak sekolah tidak melakukan transaksi apa pun,” ujar Herman.
Ia menambahkan, proses transaksi yang berlangsung tanpa prosedur yang jelas, seperti melalui tahapan checker, maker, dan approver, semakin menegaskan kelemahan sistem yang ada.
Kasihan pihak sekolah yang sampai menggadaikan perhiasan emas untuk menutupi anggaran operasional akibat dana BOS yang hilang. Tidak mungkin jika ini kesalahan sekolah sampai bendahara sekolah berani menggadaikan perhiasan emas tersebut.
“Ini jelas kesalahan sistem yang tidak bisa dibiarkan,” tegas Herman.
Herman menilai kejadian ini juga menimbulkan keraguan atas keamanan dana daerah yang disimpan di BSG. Ia meminta pemerintah daerah segera menarik uang kas daerah dari bank tersebut.
“Kami khawatir jika uang kas daerah yang dititipkan di BSG tidak aman.”tuturnya
Herman juga menyayangkan penanganan kasus ini yang baru dibahas pada Januari 2025, meskipun insiden terjadi sejak September 2024.
“Seandainya laporan ini sudah disampaikan ke DPRD sejak awal, kami pasti sudah berupaya untuk berkonsultasi langsung dengan pihak BSG pusat,” katanya.
Untuk menghindari kejadian serupa, Herman mendesak Dinas Pendidikan agar melaporkan kasus ini ke ranah hukum. Menurutnya, langkah hukum dapat memberikan efek jera dan memastikan kebenaran terkait insiden tersebut.
“Jika kasus ini dibawa ke proses hukum, dokumen bukti retas bisa diperiksa, dan BSG pun akan menerbitkan pernyataan resmi tentang adanya pembobolan rekening sekolah,” jelas Herman.
Ia menekankan pentingnya penyelidikan untuk memastikan apakah insiden ini murni akibat kelemahan sistem BSG atau ada unsur kesengajaan dari pihak tertentu.
Herman juga mengkritik respons BSG Cabang Gorontalo yang cenderung melempar tanggung jawab ke BSG Pusat. Menurutnya, cabang di Gorontalo seharusnya bertanggung jawab langsung dan aktif berkonsultasi dengan kantor pusat untuk menyelesaikan masalah ini.
“Kami khawatir kejadian ini akan terulang jika tidak ada tindak lanjut yang tegas. Penyelidikan hukum akan memberikan kejelasan, apakah ini kesalahan sistem di BSG atau ada unsur kesengajaan,” tutupnya.
