KOMPARASI.ID – Rapat dengar pendapat terkait konflik tambang di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, digelar di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin (20/01/2025).
Forum ini dihadiri oleh perwakilan masyarakat Desa Hulawa dan anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Gorontalo.
Dalam rapat tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan, seperti penolakan perluasan tambang oleh PT. Gorontalo Sejahtera Mining (GSM), penolakan relokasi warga, serta investigasi terhadap perusahaan tambang ilegal di wilayah tersebut.
Mereka juga meminta pencabutan izin usaha perusahaan tambang tertentu dan pengembalian hutan desa yang telah digarap secara sepihak.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus Thomas Mopili, menanggapi aspirasi masyarakat dengan menyatakan bahwa konflik ini tidak sederhana.
“Ada masyarakat yang mengklaim tanah itu sebagai milik turun-temurun, tetapi perusahaan memiliki izin resmi hingga tingkat kementerian. Mempertemukan kedua pihak ini menjadi tantangan tersendiri,” ujar Idrus.
Idrus menambahkan bahwa pihaknya akan membahas persoalan ini secara internal sebelum mengambil langkah yang tepat.
“Kami akan melakukan kajian mendalam dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik ini,” katanya.
Sementara itu, Muhammad Rusli Laki, sebagai koordinator lapangan, menyoroti dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas tambang.
Menurutnya, rencana perluasan tambang seluas 231 hektar oleh PT. PBT melanggar hak masyarakat dan harus dihentikan.
