Membela Istri dari Ancaman di Kantor, Suami Ini Malah Ditahan Polisi

KOMPARASI.ID – Seorang pria berinisial R, pensiunan dosen asal Kota Gorontalo, kini ditetapkan sebagai tersangka setelah menodongkan pistol mainan ke seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial ZH (46) di kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gorontalo pada Rabu, (4/6/2025).

Tindakan tersebut dilatarbelakangi dugaan bahwa ZH sebelumnya telah mengancam istri R, seorang ASN yang juga bekerja di kantor yang sama.

Insiden intimidasi diduga terjadi sehari sebelumnya, Selasa, 3 Juni 2025. Menurut pengakuan istri R, ZH mengeluarkan pernyataan bernada kasar dan intimidatif.

“Saya akan kasih kaluar kamu punya taripang (usus), cuma pendatang le bekeng-bekeng diri,” ujar sang istri menirukan perkataan ZH. Kalimat tersebut dalam bahasa lokal mengandung makna ancaman dan perendahan, yang membuatnya merasa tidak nyaman dan terancam.

Istri R juga menyebut bahwa ZH sempat mendekatinya dengan gestur agresif, namun dicegah oleh pegawai lain.

Merasa keselamatan istrinya terancam, R memilih mengantar sang istri ke kantor keesokan harinya.

Setibanya di kantor, R mendatangi ZH dan meminta klarifikasi. Situasi yang memanas berujung pada pertengkaran verbal, hingga R mengeluarkan pistol mainan dari saku dan menodongkannya ke ZH.

Menurut R, tindakan itu bukan untuk menyakiti, tetapi sebagai pelampiasan emosi karena merasa keluarganya diperlakukan tidak adil.

Meski menggunakan pistol mainan, tindakan R berujung pada proses hukum. Polres Gorontalo menetapkannya sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Pasal 335 ayat 1 KUHP tentang pemaksaan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kasat Reskrim Polres Gorontalo, Iptu Faisal Ariyoga A. Harianja, menjelaskan bahwa motif utama tindakan R adalah dorongan emosional untuk melindungi keluarganya.

“Ya, motifnya karena tersinggung, merasa istrinya tidak diperlakukan dengan baik,” ujarnya.

Kasus ini menuai reaksi beragam dari masyarakat. Sebagian menyatakan simpati terhadap R yang dinilai bereaksi karena insting perlindungan terhadap keluarga.

Di sisi lain, publik juga mendorong agar institusi pemerintah lebih serius menangani isu kekerasan verbal dan intimidasi di lingkungan kerja, agar kasus serupa tidak terulang.