KOMPARASI.ID – DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti lemahnya pemerataan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta menurunnya alokasi anggaran yang dinilai menghambat pelayanan terhadap petani di daerah.
Hal ini mengemuka dalam kunjungan reses masa sidang ketiga tahun 2024–2025 yang dilakukan anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Gorontalo A ke markas Brigade Alsintan milik UPTD Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Rabu (25/6/2025).
Lokasi tersebut berada di kawasan Bandara Djalaluddin.
Ketua Tim III, Paris R.A Jusuf, menekankan bahwa keberadaan brigade alsintan sangat strategis untuk menopang produktivitas pertanian, khususnya dalam mendukung target nasional seperti produksi jagung 1,5 juta ton dan peningkatan cadangan beras.
“Sebagian besar alat berat di UPTD masih layak pakai. Namun, ada beberapa unit yang harus dihapus karena tak bisa difungsikan lagi,” ungkap Paris.
Ia juga mengkritik keterpusatan layanan alsintan di tingkat provinsi.
Menurutnya, setiap kabupaten/kota di Gorontalo idealnya memiliki unit brigade sendiri agar distribusi layanan tidak timpang.
“Dulu ada beberapa daerah yang sempat membentuk brigade, tapi belum terkelola optimal. Ini PR bagi kepala daerah baru agar bisa lebih mandiri,” katanya.
Salah satu perhatian utama DPRD adalah pengurangan anggaran operasional brigade alsintan.
Dari Rp800 juta, kini hanya tersisa sekitar Rp300 juta. Hal ini dinilai dapat berdampak pada ketersediaan bahan bakar, insentif operator, hingga layanan kepada petani.
“Dana boleh turun, tapi hasil harus tetap maksimal. Jangan sampai petani dibebani tarif sewa alsintan yang mahal,” tegasnya.
Selain soal alat, Paris menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dan antisipasi iklim ekstrem yang berpengaruh pada produktivitas lahan.
Ia mendorong agar pelatihan operator dan pengecekan alat dilakukan secara rutin.
Di UPTD, pengecekan dilakukan setiap tiga bulan, termasuk pelatihan operator bersertifikat.
Ia berharap, kunjungan ini bisa jadi momentum untuk mengevaluasi total kinerja brigade alsintan sekaligus mendorong pemerataan pelayanan hingga ke tingkat kabupaten/kota.
“Jangan sampai keberhasilan program pertanian hanya jadi jargon. Kita ingin alsintan benar-benar hadir di sawah petani, bukan sekadar data di atas kertas,” tutup Paris.
**Cek berita dan artikel terbaru Komparasi.id dengan mengikuti WhatsApp Channel
