Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Tinjau Pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Palopo

Keterangan : Komisi II DPRD Gorontalo melakukan kunjungan ke Desa Palopo. (foto ; Set DPRD)
Keterangan : Komisi II DPRD Gorontalo melakukan kunjungan ke Desa Palopo. (foto ; Set DPRD)

KOMPARASI.IDPembentukan koperasi di tingkat desa bukan hanya soal kelembagaan, melainkan soal masa depan ekonomi rakyat.

Dengan semangat itu, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo turun langsung ke Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, untuk memantau progres awal Koperasi Merah Putih, Selasa lalu.

Kunjungan ini merupakan bagian dari program pembinaan koperasi berbasis komunitas yang diinisiasi DPRD bersama pemerintah daerah, khususnya untuk mendorong kemandirian ekonomi di wilayah perdesaan.

Baca Juga :  Ridwan Monoarfa: Lima Tahun 'GOROBA' Telah Menjawab Kebutuhan Sosial Gorontalo

Fokus utama monitoring kali ini adalah memastikan kesiapan administratif, struktur kepengurusan, hingga sarana pendukung lainnya.

“Kami ingin koperasi ini jadi pilot project pemberdayaan ekonomi rakyat di tingkat desa,” ujar anggota Komisi II, Usman Tahir Rajak, saat ditemui di lokasi.

“Monitoring ini penting agar semua proses dari legalitas, kepengurusan, hingga modal awal bisa dikawal secara bertahap,” tambahnya.

Baca Juga :  HB Jassin dan Usulan Kepahlawanan yang Lahir dari Dua Daerah

Kehadiran Komisi II disambut langsung oleh Kepala Desa Palopo dan jajaran perangkat desa. Menurut mereka, dukungan dari DPRD menjadi dorongan moral sekaligus teknis untuk mempercepat tahapan pembentukan koperasi.

Pihak desa juga menyampaikan rencana sosialisasi kepada masyarakat agar keterlibatan warga dalam koperasi bersifat partisipatif, bukan administratif semata.

Baca Juga :  Reses Hamzah Muslimin Ungkap Masalah Layanan Kesehatan dan Ketimpangan Bantuan Perikanan

Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat desa, koperasi menjadi salah satu jalan keluar yang relevan dan terjangkau.

Lewat skema seperti Koperasi Merah Putih, DPRD berharap dapat menghadirkan ekosistem ekonomi yang berbasis solidaritas, bukan semata-mata profit.

Upaya monitoring ini tak hanya berbicara soal supervisi, tetapi juga bentuk nyata dari fungsi pengawasan yang berorientasi pada keberhasilan program.