KOMPARASI.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mulai memperkuat strategi pengendalian inflasi daerah melalui kerja sama antarwilayah.
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Bone Bolango dan Pemerintah Kota Tomohon, Sulawesi Utara.
Kerja sama itu dilakukan dalam agenda Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipusatkan di Taman Kelong Tomohon.
Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, memimpin langsung jajaran TPID Bone Bolango dalam kunjungan kerja tersebut.
Menurutnya, sinergi antar daerah menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
Ia menilai Bone Bolango dan Tomohon memiliki potensi komoditas yang dapat saling mendukung, terutama dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di tengah dinamika harga pasar.
“Kesepakatan ini adalah cikal bakal untuk mempercepat dukungan terhadap kemakmuran daerah masing-masing. Fokus kita adalah terciptanya stabilitas daerah dan kesejahteraan rakyat,” ujar Ismet Mile.
Dalam kerja sama tersebut, Bone Bolango menawarkan sejumlah komoditas unggulan yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan pangan lintas wilayah, di antaranya cabai, tomat, dan beras.
Ismet menjelaskan, Bone Bolango memiliki potensi pertanian yang cukup besar, termasuk ribuan hektar lahan persawahan yang diharapkan mampu menopang penguatan ketahanan pangan regional.
Selain penguatan distribusi pangan, kerja sama antar daerah tersebut juga diarahkan untuk menekan laju inflasi yang kerap dipengaruhi fluktuasi harga komoditas pangan.
Kegiatan itu turut dihadiri Wali Kota Tomohon beserta jajaran pemerintah daerah, Tim Penggerak PKK Bone Bolango, Sekretaris Daerah Tomohon, pimpinan OPD dari kedua daerah, hingga perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Kehadiran Bank Indonesia dinilai menjadi bentuk dukungan terhadap langkah strategis kedua pemerintah daerah dalam memperkuat pengendalian inflasi berbasis kolaborasi antarwilayah.
Bupati Ismet Mile berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata, tetapi benar-benar memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, penguatan sektor pangan dan pengendalian inflasi harus mampu menjadi bagian dari upaya mengurangi ketimpangan ekonomi dan menekan angka kemiskinan di daerah.