KOMPARASI.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tidak ingin pemetaan potensi ekonomi berhenti pada daftar komoditas. Melalui kajian Komoditas, Produk, dan Jenis Usaha (KPJU) Unggulan 2026, pemerintah mulai mencari sektor yang memiliki daya saing, pasar, nilai tambah, dan peluang untuk menggerakkan ekonomi daerah.
Pembahasan tersebut menjadi agenda Focus Group Discussion (FGD) I Penelitian KPJU Unggulan 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Bone Bolango bersama Bank Indonesia dan Pusat Kajian Kebijakan Perekonomian (PUSKAPPEK) di Ruang Rapat Bappeda Bone Bolango, Selasa (29/9/2026).
Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, mengatakan kajian tersebut diarahkan untuk menemukan potensi ekonomi yang tidak hanya tersedia di daerah, tetapi juga memiliki peluang untuk dikembangkan.
“Kita tidak hanya ingin mengetahui apa yang kita miliki, tetapi menentukan apa yang dapat kita kembangkan,” ujarnya.
Menurut Sri Mulyani, tantangan berikutnya setelah potensi teridentifikasi adalah menentukan komoditas, produk, dan jenis usaha yang memiliki daya saing, berkelanjutan, memiliki pasar, serta mampu dikembangkan dalam skala yang lebih besar.
Hasil kajian KPJU nantinya diharapkan menjadi salah satu rujukan dalam perencanaan ekonomi daerah. Pemetaan tersebut dapat digunakan untuk mengarahkan pengembangan UMKM, menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat aktivitas ekonomi lokal.
Sri Mulyani menilai pengembangan ekonomi tidak bisa dilakukan secara terpisah berdasarkan sektor. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi, dan UMKM perlu dihubungkan dalam satu ekosistem.
“Yang kita perlukan adalah keterhubungan antara produksi, pengolahan, pasar, pembiayaan, investasi, SDM, teknologi, dan kelembagaan,” katanya.
Keterhubungan tersebut menjadi penting agar produk daerah tidak berhenti sebagai bahan mentah. Dengan pengolahan, pengemasan, pemasaran, dukungan pembiayaan, hingga ekspansi usaha, produk lokal dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah.
Karena itu, Bappeda Litbang melibatkan berbagai pihak dalam proses kajian. Bank Indonesia memberikan dukungan melalui data dan kajian ekonomi, sedangkan PUSKAPPEK berkontribusi dalam analisis. OPD teknis turut memberikan data sektoral dan informasi mengenai program pengembangan.
DPMPTSP memberikan perspektif terkait investasi dan kemudahan berusaha. Perbankan berperan dalam melihat akses pembiayaan, sementara pelaku UMKM dan koperasi memberikan gambaran mengenai kebutuhan usaha di lapangan.
“Hasil kajian akan semakin kuat apabila dibangun dari data, pengalaman lapangan, dan perspektif lintas sektor,” ujar Sri Mulyani.
Kajian KPJU tersebut akan dilakukan melalui empat tahapan, yakni identifikasi, penentuan prioritas, integrasi, dan implementasi. Tahap identifikasi digunakan untuk memetakan komoditas, produk, dan jenis usaha yang memiliki potensi.
Hasil pemetaan kemudian menjadi dasar penentuan prioritas pengembangan. Selanjutnya, program antarsektor dan pemangku kepentingan diintegrasikan agar pengembangan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Tahap terakhir adalah implementasi, ketika hasil kajian diterjemahkan menjadi kebijakan dan program konkret untuk mendukung pengembangan ekonomi Bone Bolango.
“Kami berharap FGD ini tidak berhenti pada penetapan bobot dan pemetaan potensi, tetapi menjadi langkah awal untuk membangun ekosistem ekonomi lokal Bone Bolango yang semakin produktif, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tutupnya.(*)
**Cek berita dan artikel terbaru Komparasi.id dengan mengikuti WhatsApp Channel









Leave a Reply