KOMPARASI.ID – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo, bekerja sama dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut (LANAL) Gorontalo Utara, menggelar Operasi Terpadu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di perairan Laut Sulawesi.
Operasi yang berlangsung selama dua hari, pada 10-11 Oktober 2024, bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ilegal di perairan, termasuk illegal fishing, serta melakukan kampanye penyadaran masyarakat terkait pelestarian ekosistem laut.
Operasi terpadu ini dipimpin langsung oleh Komandan LANAL Gorontalo Utara, Mayor Laut Chiven C. Sondakh, dan melibatkan 20 personel TNI Angkatan Laut serta anggota Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Tarantula Dudepo dan Cinta Bahari Diyonumo, Tim DKP Provinsi Gorontalo, serta perwakilan dari USAID Ber-IKAN.
Operasi dibagi menjadi dua tim, yaitu Cikalang 1 dan Cikalang 2, yang masing-masing bertugas memantau wilayah yang berbeda.
Tim Cikalang 1 beroperasi di wilayah barat yang mencakup Pulau Popaya, Mas, Raja, dan Monano, sedangkan Tim Cikalang 2 bergerak di wilayah timur di sekitar perairan Moluo, Ponelo, dan Molantadu.
Nama “Cikalang” sendiri diambil dari burung laut yang terkenal gesit dan sering mengikuti kapal nelayan saat menangkap ikan.
Selain patroli pengawasan, kedua tim juga melakukan kampanye penyadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan.
Tim Cikalang 1 mengadakan pertemuan dengan masyarakat Desa Monano dan Camat Monano, sedangkan Tim Cikalang 2 menggelar pertemuan dengan Lurah Ponelo dan masyarakat setempat.
Dalam dialog tersebut, para nelayan diimbau untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga perairan dari aktivitas yang merusak, seperti penggunaan bom ikan.
Meskipun patroli kali ini belum berhasil menangkap pelaku illegal fishing, kegiatan ini tetap memberikan dampak positif.
Fachria Djafar, Kepala Seksi Pengawasan DKP Provinsi Gorontalo, menjelaskan bahwa selain memberikan bekal bagi POKMASWAS yang ikut serta, operasi ini juga mengirim pesan kuat kepada masyarakat bahwa DKP dan LANAL terus memantau perairan.
“Kami berharap, ke depannya Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara bisa lebih aktif terlibat dalam kegiatan ini,” tambah Fachria.
Dalam evaluasi operasi, ditemukan beberapa kendala yang menghambat penangkapan pelaku illegal fishing.
Pelaku diketahui memiliki jaringan luas di berbagai desa dan pelabuhan di Gorontalo Utara, serta menggunakan kapal dengan kecepatan lebih tinggi dibandingkan perahu tim patroli.
Selain itu, terdapat dugaan keterlibatan oknum aparat dalam melindungi aktivitas ilegal tersebut.
Mayor Laut Chiven Sondakh menegaskan bahwa LANAL Gorontalo Utara siap mendukung masyarakat dalam melaporkan aktivitas yang merusak ekosistem laut.
“Kantor LANAL Gorut terbuka untuk siapa saja yang ingin melaporkan kegiatan ilegal, dan kami siap memberikan dukungan penuh kepada masyarakat yang menjadi korban,” ujarnya.
Sondakh juga menyatakan bahwa gedung pertemuan LANAL dapat digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan seperti seminar, lokakarya, atau pelatihan terkait pelestarian laut.
Operasi Terpadu ini diharapkan menjadi langkah awal yang lebih efektif dalam melindungi perairan Laut Sulawesi dari aktivitas perikanan yang merusak.
DKP Gorontalo juga berencana melanjutkan kegiatan serupa di wilayah Teluk Tomini dalam waktu dekat.