Nelson Pomalingo Sebut Politik Uang Merendahkan Martabat Rakyat

KOMPARASI.ID – Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo semakin dekat, dan hanya 21 hari tersisa menjelang hari pencoblosan pada 27 November 2024.

Namun, momen politik lima tahunan ini tak jarang ternoda oleh praktik kotor yang merusak demokrasi, seperti politik uang.

Nelson Pomalingo, calon Gubernur Gorontalo dari pasangan “Sang Patriot”, dengan tegas mengkritik fenomena politik uang ini.

Pada sebuah diskusi beda visi dan misi bersama civitas kampus di Grande Bistro pada Selasa (5/11/2024), Nelson menyatakan bahwa politik uang adalah penghinaan terhadap martabat rakyat.

Menurutnya Politik uang merendahkan martabat masyarakat karena menghalangi hak mereka sebagai individu bebas untuk pemilih secara Bijaksana dengan akal dan Nurani.

“Politik uang adalah bentuk penghinaan kepada rakyat, seolah mereka hanya diberi makan lalu selesai, padahal rakyat  seharusnya memilih berdasarkan akal, dan hati, karena itulah yang menentukan martabat manusia,”jelas Nelson.

Ia juga mengajak seluruh peserta diskusi untuk tidak tinggal diam. Nelson mengimbau agar masyarakat segera melaporkan segala bentuk indikasi politik uang yang terjadi selama masa kampanye.

“Kita harus menjaga integritas pemilu. Jika ada yang melihat praktik politik uang, laporkan agar pelaku bisa diberi sanksi sesuai aturan,” tambahnya.

Fenomena politik uang memang bukan hal baru di Indonesia. Dalam Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat lebih dari 600 kasus dugaan politik uang, yang melibatkan pembagian uang tunai, sembako, hingga barang elektronik untuk mempengaruhi pemilih.

Dari total pelanggaran tersebut, sekitar 26,5 persen di antaranya merupakan kasus politik uang.

Pada Pilkada 2020, Bawaslu menerima 104 laporan serupa, dengan praktik terbanyak terjadi pada malam sebelum pemungutan suara, yang sering dikenal dengan istilah “serangan fajar.”

Selain itu, survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2020 menunjukkan bahwa sekitar 20 persen responden mengaku pernah ditawari uang atau barang selama Pilkada.