KOMPARASI.ID – Insiden hilangnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) milik SDN 56 Kota Timur menjadi perhatian serius di Kota Gorontalo.
Kasus ini memicu kekhawatiran masyarakat terkait keamanan penyimpanan dana publik di Bank SulutGo (BSG) Cabang Kota Gorontalo.
Jasmin Dalanggo, seorang aktivis Gorontalo, mendesak pemerintah daerah segera menarik seluruh uang kas daerah dari bank tersebut.
Menurutnya, kasus ini menunjukkan bahwa Bank SulutGo gagal menjamin keamanan dana publik.
Dirinya menegaskan, Uang rakyat bukan untuk dijadikan eksperimen di tempat yang tidak aman.
“Pemerintah harus bertindak cepat menarik dana dari bank ini agar uang tersebut benar-benar terlindungi,” tegas Jasmin.
Ia juga mengkritik Bank SulutGo yang sebelumnya menyatakan tidak ada indikasi anomali dalam sistem mereka.
Ia mengungkap bahwa, kelemahan seperti penggunaan kata sandi yang sama oleh user, checker dan maker membuka celah bagi tindakan tidak bertanggung jawab.
“Bank sebesar itu, tetapi protokol keamanannya lemah? Ini tidak bisa dibiarkan. Kejadian ini adalah peringatan serius bahwa uang rakyat terancam jika tetap disimpan di sana,” tambahnya.
Kejadian ini menimbulkan keresahan luas, terutama di kalangan orang tua siswa yang mempertanyakan pengelolaan dana pendidikan.
Jasmin juga menyoroti langkah bank yang langsung mengganti dana yang hilang, meskipun belum ada penjelasan yang transparan mengenai insiden tersebut.
“Pihak bank bilang tidak ada transaksi mencurigakan, tetapi faktanya dana BOS hilang. Ini cukup menunjukkan ada masalah besar dalam sistem mereka,” lanjut Jasmin.
Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah tegas dengan menarik semua kas daerah dari Bank SulutGo untuk mencegah hilangnya kepercayaan masyarakat.
“Penggantian dana bukanlah solusi utama. Yang dibutuhkan adalah jaminan keamanan. Pemerintah tidak boleh mempertaruhkan uang rakyat di bank yang sudah terbukti memiliki celah keamanan serius,” katanya.
Dirinya menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya berdiam diri. Langkah cepat dan tegas harus diambil demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik.
“Uang rakyat adalah amanah besar. Jika pemerintah tidak segera bertindak, ini akan menjadi preseden buruk bagi pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang,” pungkasnya.
