KOMPARASI.ID – Menjelang Idul Adha 1446 H, DPRD Provinsi Gorontalo mengingatkan pemerintah daerah agar lebih cermat dalam merancang operasi pasar murah.
Ketua Komisi II, Mikson Yapanto, menilai langkah tersebut berisiko mengganggu roda ekonomi pedagang kecil jika tak dilakukan secara selektif.
“Operasi pasar murah harus melihat situasi harga. Jika tidak ada lonjakan, sebaiknya jangan dilakukan agar pedagang kecil tidak merugi,” kata Mikson, Senin (19/05/2025).
Menurutnya, pelaksanaan pasar murah berskala besar dapat menekan daya saing pedagang di pasar tradisional yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
Ia meminta Bulog dan Pemprov Gorontalo menentukan lokasi secara objektif dan menghindari wilayah dengan pasar rakyat aktif.
“Tujuan pasar murah memang mulia, tetapi kalau tak dikaji dampaknya, justru bisa menimbulkan masalah baru,” tegasnya.
DPRD juga mendorong agar kebijakan intervensi harga dilakukan secara terukur, hanya ketika terjadi gejolak harga yang signifikan.
Evaluasi terhadap waktu, tempat, dan komoditas yang disediakan menjadi kunci agar intervensi ini tidak kontra-produktif.