APBD Perubahan 2026 Bone Bolango Disepakati, Ismet Mile Tekankan Kepentingan Masyarakat

KOMPARASI.ID – Pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 memasuki tahap penting setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II DPRD Bone Bolango, Kamis (24/9/2026).

Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengatakan, proses pembahasan anggaran yang telah dilakukan bersama pemerintah daerah dan DPRD harus bermuara pada satu tujuan utama, yakni memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Ismet, kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD bukan menjadi akhir dari proses penganggaran. Setiap kebijakan dan alokasi dalam APBD Perubahan harus memiliki manfaat nyata serta mampu menjawab kebutuhan daerah.

Ia mengapresiasi kerja bersama seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Menurutnya, proses tersebut membutuhkan kesungguhan, pembahasan yang matang, serta perhatian terhadap berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi pemerintah daerah.

Bagi Ismet, APBD merupakan instrumen penting dalam menjalankan pemerintahan sekaligus memenuhi kepentingan masyarakat. Karena itu, penggunaan anggaran harus diarahkan pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat serta memperkuat pelayanan publik.

“Anggaran ini untuk masyarakat. Olehnya itu, kebutuhan masyarakat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menjalankan program dan kegiatan pemerintah daerah. Aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan penganggaran sesuai dengan kemampuan serta ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Ismet berharap APBD Perubahan 2026 tidak hanya menjadi perubahan angka dalam dokumen keuangan daerah. Kesepakatan yang telah dicapai, kata dia, harus diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD memiliki tanggung jawab dalam memastikan arah kebijakan anggaran tetap berpijak pada kepentingan publik.

“Tahapan APBD Perubahan 2026 selanjutnya akan mengikuti proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah berharap seluruh proses tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat terus berlangsung,” harapnya.