KOMPARASI.ID – Laporan masyarakat tidak boleh sekadar masuk, tercatat, lalu berhenti di dalam sistem. Setiap aduan membawa persoalan yang membutuhkan respons dan tindak lanjut. Karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bone Bolango memperkuat pengelolaan SP4N-LAPOR agar setiap laporan memiliki jalur penanganan yang jelas hingga penyelesaian.
Kepala Bidang Informatika Diskominfo Bone Bolango, Slamet Warjoko Hulopi, mengatakan salah satu persoalan pengaduan pelayanan publik selama ini muncul karena masing-masing instansi masih mengelola laporan secara parsial dan belum terkoordinasi.
“Masing-masing instansi masih mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinasi, sehingga sering terjadi duplikasi penanganan, atau bahkan ada pengaduan yang tidak ditangani sama sekali karena dianggap bukan kewenangannya,” ujar Slamet saat menjadi narasumber pada sosialisasi pengelolaan layanan SP4N-LAPOR di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tahun 2026.
Sosialisasi tersebut berlangsung di Aula Tolopani Bappeda Litbang Bone Bolango pada 24–25 September 2026.
Menurut Slamet, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan SP4N-LAPOR dibangun sebagai sistem pengaduan terintegrasi satu pintu. Dengan mekanisme ini, laporan masyarakat tidak semestinya berhenti hanya karena persoalan kewenangan antarinstansi.
Slamet menegaskan pengelola SP4N-LAPOR tidak cukup hanya bertindak sebagai operator yang menerima laporan. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap aduan diproses secara profesional, responsif, akuntabel, dan tidak diskriminatif.
Setidaknya terdapat enam kewajiban utama yang harus dijalankan pengelola. Mereka wajib menerima dan mengonsolidasikan pengaduan dari kanal resmi ke dalam SP4N-LAPOR, aktif menindaklanjuti laporan, serta memastikan proses berjalan hingga tuntas.
Pengelola juga dituntut memberikan layanan secara cepat dan tidak diskriminatif, menjaga kerahasiaan data pelapor dan dokumen sensitif, serta membangun koordinasi antar-pengelola agar laporan tidak terputus di tengah proses.
Di sisi lain, kewenangan tersebut memiliki batas yang tegas. Pengelola dilarang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau golongan, menghentikan pengaduan secara sepihak, menerima imbalan, menyebarluaskan identitas pelapor, maupun menggunakan informasi aduan di luar kepentingan penyelesaian.
Dokumen yang bersifat rahasia juga wajib dilindungi selama proses penanganan berlangsung.
Melalui mekanisme SP4N-LAPOR, penanganan pengaduan dilakukan melalui sejumlah tahapan. Laporan dimulai dari pelapor, kemudian diverifikasi oleh Admin Nasional, dilanjutkan dengan verifikasi dan disposisi oleh Admin Instansi, sebelum diteruskan kepada Pejabat Penghubung pada unit terkait untuk mendapatkan respons dan tindak lanjut.
“Pada akhirnya, pelapor akan menerima tindak lanjut dan dapat memberikan penilaian atau rating terhadap penyelesaian aduannya,” jelas Slamet.
Dengan demikian, proses pengaduan tidak berhenti ketika laporan berhasil dikirim. Setiap laporan harus melewati rangkaian proses hingga pelapor memperoleh tindak lanjut.
Slamet menjelaskan, pengaduan berkadar pengawasan maupun tidak berkadar pengawasan harus diselesaikan maksimal lima hari kerja. Untuk permintaan informasi, batas waktunya mencapai 14 hari kerja, sedangkan aspirasi masyarakat dapat diproses hingga 60 hari kerja.
Selain memastikan laporan bergerak hingga ke unit yang tepat, Diskominfo Bone Bolango juga memberi perhatian terhadap keamanan pelapor.
PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2025 memungkinkan penggunaan fitur anonim dan rahasia. Fitur tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan dengan perlindungan terhadap identitas sesuai status yang dipilih.
“Laporan yang bersifat rahasia tidak akan dipublikasikan ke halaman publik SP4N-LAPOR, sementara fitur anonim akan mengubah identitas pelapor sehingga tidak diketahui oleh admin maupun publik. Penentuan status ini bisa dilakukan oleh pelapor sendiri atau oleh admin,” terangnya.
Penguatan pengelolaan SP4N-LAPOR juga dibarengi upaya memperluas informasi kepada masyarakat. Diskominfo Bone Bolango secara berkelanjutan mempublikasikan informasi mengenai layanan tersebut melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan akun Instagram Diskominfo.
Dalam sosialisasi tersebut turut dipaparkan rekapitulasi pengaduan yang masuk melalui SP4N-LAPOR Kabupaten Bone Bolango sepanjang 2025 dan 2026. Data tersebut merupakan data per 23 September 2026 yang bersumber dari laman resmi lapor.go.id.
Bagi Diskominfo Bone Bolango, keberadaan SP4N-LAPOR pada akhirnya bukan sekadar tentang sebuah aplikasi. Hal yang lebih penting adalah proses yang terjadi setelah masyarakat mengirimkan laporan.
Laporan harus diterima, diverifikasi, diteruskan kepada pihak yang tepat, mendapatkan respons, dan jika membutuhkan penyelesaian, harus memiliki tindak lanjut yang jelas.
Kualitas pelayanan publik, dalam konteks ini, juga dapat dilihat dari bagaimana pemerintah merespons suara masyarakat ketika mereka menyampaikan persoalan.
Karena itu, Slamet mengajak seluruh unsur pemerintahan untuk terus mengoptimalkan SP4N-LAPOR sebagai kanal pengaduan yang transparan dan akuntabel. Kanal tersebut sekaligus diharapkan menjadi ruang bagi pemerintah untuk membaca persoalan pelayanan publik dari sudut pandang masyarakat.(*)
**Cek berita dan artikel terbaru Komparasi.id dengan mengikuti WhatsApp Channel










Leave a Reply