Pengawasan Orang Asing di Bone Bolango Diperkuat, Imigrasi Bentuk 9 Desa Binaan

KOMPARASI.ID – Pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, diperkuat melalui koordinasi lintas instansi. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat Kabupaten Bone Bolango di Hotel Toewawa, Selasa (29/9/2026).

Rapat koordinasi tersebut menjadi forum untuk menyatukan informasi dan langkah pengawasan antarinstansi, terutama dalam memastikan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Bone Bolango berlangsung sesuai ketentuan.

Kasi Intel dan Penindakan Keimigrasian Gorontalo, Dandi Permana, mengatakan TIMPORA merupakan wadah koordinasi yang melibatkan berbagai instansi dan lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi terkait keberadaan serta kegiatan orang asing.

Baca Juga :  Kejar Jalan Tulabolo-Pinogu, Pemkab Bone Bolango Andalkan Kolaborasi Lintas Kewenangan

“TIMPORA yaitu tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing,” ungkap Dandi.

Menurutnya, pengawasan orang asing membutuhkan koordinasi lintas sektor karena kewenangan tersebut tidak hanya berada di tangan Imigrasi. Setiap instansi memiliki peran sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk dalam pertukaran informasi mengenai keberadaan maupun aktivitas orang asing di daerah.

Rakor tersebut diikuti sejumlah unsur terkait, di antaranya Pasi Intel Kodim 1304 Gorontalo, Dantim BAIS, Kasat Intel Polres Bone Bolango, BINDA Pos Bone Bolango, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM, Dinas PMPTSP, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Dukcapil, Satpol PP, serta Kesbangpol Kabupaten Bone Bolango.

Baca Juga :  Pemuda Bone Pesisir Pasang Badan untuk Pemerintahan Ismet Mile, KPBP Siap Kawal hingga Tuntas

Pengawasan juga didorong tidak hanya dilakukan di tingkat pemerintah dan aparat, tetapi diperluas hingga masyarakat melalui program Desa Binaan Imigrasi.

Program yang dijalankan Direktorat Jenderal Imigrasi tersebut diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyelundupan Migran (TPPM), serta berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian dengan melibatkan masyarakat di tingkat desa.

Program tersebut mengacu pada Surat Edaran Direktur Intelijen Keimigrasian Nomor IMI.4-GR.04.01-034 tanggal 22 Januari 2024 tentang Penegasan Pelaksanaan Lanjutan Desa Binaan Imigrasi.

Dandi mengatakan, sepanjang 2026, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo telah membentuk sembilan Desa Binaan Imigrasi di Kabupaten Bone Bolango.

Baca Juga :  Rumah Terbakar Saat Salat Idulfitri, Satu Keluarga Terima Uluran Tangan Pemerintah

Sembilan desa tersebut diharapkan menjadi perpanjangan tangan edukasi sekaligus pencegahan pelanggaran keimigrasian di tengah masyarakat. Warga tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga diharapkan mampu mengenali dan melaporkan potensi TPPO, TPPM, maupun pelanggaran keimigrasian lainnya.

Melalui Rakor TIMPORA, koordinasi antara Imigrasi, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan unsur terkait terus diperkuat. Pertukaran informasi serta keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari upaya membangun pengawasan orang asing yang lebih terpadu dan menjangkau hingga tingkat desa di Kabupaten Bone Bolango.(*)


**Cek berita dan artikel terbaru Komparasi.id dengan mengikuti WhatsApp Channel

Redaktur Komparasi.id