KOMPARASI.ID – Seratus hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan sesuai koridor demokrasi, meskipun mendapat sorotan tajam dari publik.
Isu “Indonesia Gelap” dan “Kabur Aja Dulu” yang ramai di media sosial menjadi cerminan respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
“Pemerintahan ini tetap solid, terlepas dari dinamika di media sosial. Kritik seperti #KaburAjaDulu dan #IndonesiaGelap harus dilihat sebagai ekspresi publik yang perlu diperhatikan,” ujar analis ekonomi politik, Mardiyanto, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/2).
Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Menurutnya, partisipasi aktif publik menjadi elemen krusial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
“Soliditas pemerintahan adalah modal utama, namun yang tak kalah penting adalah keterlibatan publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar kualitas demokrasi terus meningkat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mardiyanto mengingatkan bahwa Kabinet Merah Putih harus mampu menangkap arahan strategis Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran untuk merealisasikan visi Asta Cita.
“Tantangan terbesar adalah bagaimana jajaran pemerintahan menerjemahkan aspirasi publik dan mengakselerasikannya dengan agenda pembangunan nasional,” tegasnya.
Sementara itu, pengamat politik pertahanan dan keamanan dari Universitas Pertahanan (Unhan), Kusnanto Anggoro, menilai pemerintahan Prabowo-Gibran tetap menunjukkan soliditas.
Hal ini sejalan dengan hasil survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang menunjukkan bahwa 38,15 persen responden mendukung dan 40,28 persen sangat mendukung kepemimpinan mereka.
“Persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan akan terus berkembang seiring dengan kebijakan yang diimplementasikan. Dinamika ini akan bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu merealisasikan visi besarnya,” jelas Kusnanto.
Ia menambahkan bahwa dengan konsolidasi yang efektif di semua lini, ekspektasi publik dapat terpenuhi secara bertahap.
“Demokrasi di Indonesia seharusnya dapat melampaui negara-negara tetangga. Kuncinya terletak pada soliditas kabinet dalam menjalankan visi Asta Cita serta kemampuan mereka mengartikulasikan harapan publik secara koheren,” pungkasnya.