KO,MPARASI.ID, Gorontalo – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun di Grand Q Hotel, Kota Gorontalo, Kamis (14/11/2024).
Kegiatan ini membahas potensi gangguan dan hambatan distribusi logistik Pemilu 2024, termasuk langkah antisipatif untuk memastikan pemilu berjalan lancar.
Anggota Bawaslu RI, Herwyn Malonda, menyoroti pentingnya kesiapan distribusi logistik, terutama menjelang hari pemungutan suara.
Ia juga menekankan pengisian kekosongan petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang masih terjadi di beberapa wilayah.
“Rekrutmen petugas TPS harus segera diselesaikan dan diberikan bimbingan teknis paling lambat satu minggu sebelum pemilu,” kata Herwyn.
Ia juga meminta percepatan pelaksanaan Training of Trainers (TOT) untuk saksi pasangan calon demi mendukung pengawasan di tingkat TPS.
Dalam sambutannya, Herwyn mengingatkan pentingnya transparansi dan evaluasi kinerja. Ia mendorong jajaran Bawaslu daerah untuk aktif mempublikasikan aktivitas pengawasan di media sosial.
“Langkah ini mempermudah evaluasi dan memastikan masyarakat dapat melihat transparansi kinerja Bawaslu,” ujarnya.
Herwyn juga menyoroti laporan serapan anggaran yang berpotensi berdampak pada pengurangan alokasi tahun berikutnya jika tidak dimanfaatkan dengan optimal.
“Serapan APBN yang rendah bisa berimbas pada pemotongan anggaran, jadi ini harus dikelola dengan baik,” tambahnya.
Kepala Puslitbangdiklat Bawaslu RI, Roy M. Siagin, menegaskan bahwa logistik, terutama surat suara, adalah elemen krusial dalam pemilu.
“Pengawasan distribusi surat suara harus dilakukan dengan cermat untuk menghindari hambatan teknis,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo, Nikson Entengo, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini.
Ia berharap diskusi tersebut mampu menghasilkan rekomendasi strategis untuk mengatasi berbagai kendala distribusi logistik Pemilu 2024.
Diskusi ini juga membahas potensi hambatan eksternal, seperti kondisi cuaca ekstrem dan bencana alam, yang berpotensi mengganggu distribusi logistik pemilu di wilayah tertentu.
“Kami ingin memastikan semua langkah antisipasi sudah dilakukan, terutama di wilayah-wilayah rawan bencana seperti Nusa Tenggara dan Sulawesi Utara,” ungkap Herwyn.
Dengan hasil diskusi ini, Bawaslu diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan memberikan saran strategis kepada KPU agar distribusi logistik berjalan optimal.
