KOMPARASI.ID – Polemik Bank SulutGo terus melebar. Kali ini, suara keras datang dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru.
Politisi Partai Golkar yang juga anggota Badan Anggaran ini mempertanyakan secara terbuka komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyusul keputusan kontroversial dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank SulutGo pada Kamis, (10/4/2025).
Menurut Meyke, keputusan RUPSLB yang sama sekali tak menyertakan perwakilan Gorontalo dalam jajaran komisaris BSG adalah bentuk pengabaian terhadap mitra sejajar dalam kepemilikan saham.
Akibatnya, bukan hanya kekecewaan, tetapi gelombang penarikan saham oleh pemerintah provinsi dan sejumlah kabupaten/kota di Gorontalo kini mengemuka sebagai bentuk protes terbuka.
“Saya minta ini disampaikan kepada Gubernur Sulut. Putusan RUPSLB telah menimbulkan kemarahan besar. Pemerintah Provinsi, kabupaten, dan kota di Gorontalo ramai-ramai berencana keluar dari BSG sebagai RKUD,” tegas Meyke dalam pernyataannya.
Meyke juga menyoroti absennya representasi Gorontalo di jajaran komisaris. Ia menduga hal ini bukan tanpa alasan.
Menurutnya, langkah tersebut bisa saja disengaja untuk meminimalkan fungsi pengawasan terhadap direksi dan proses tindak lanjut temuan audit.
“Kalau Bank SulutGo, dengan slogan ‘Torang Pe Bank’, mulai menutup diri dari Gorontalo, maka langkah terbaik adalah menyelamatkan saham daerah yang masih tersisa,” ujarnya lugas.
Pernyataan Meyke memperkuat narasi bahwa persoalan BSG bukan sekadar restrukturisasi internal, tetapi telah menjadi isu politik antarprovinsi.
Ia juga mengingatkan bahwa Gorontalo bukan penumpang gelap di tubuh BSG, melainkan pemegang saham yang sah, yang kontribusinya tak bisa dikesampingkan.
Seruan ini menjadi catatan penting bagi Pemprov Sulut. Jika dinamika ini dibiarkan berlarut, Bank SulutGo bukan hanya kehilangan modal, tapi juga legitimasi sebagai bank daerah yang inklusif dan representatif.
**Cek berita dan artikel terbaru Komparasi.id dengan mengikuti WhatsApp Channel
