KOMPARASI.ID – Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar tidak hanya menuntut hak sebagai pegawai pemerintah, tetapi juga memahami tanggung jawab besar yang melekat dalam tugas pelayanan publik.
Pesan tersebut disampaikan saat memimpin Apel Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Alun-alun Bone Bolango, Kamis (16/04/2026), yang dihadiri Wakil Bupati Risman Tolingguhu, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Dalam amanatnya, Ismet Mile menyoroti pentingnya membangun budaya birokrasi yang tidak sekadar administratif, tetapi juga berorientasi pada integritas dan pengabdian kepada masyarakat.
Menurutnya, ASN harus mampu menjadikan nilai-nilai Panca Prasetya Korpri sebagai pedoman dalam perilaku dan kinerja sehari-hari, bukan hanya sebatas janji dalam pelaksanaan apel.
“Panca Prasetya Korpri bukan hanya sekadar janji yang diucapkan dalam apel, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” ujar Ismet Mile.
Ia menilai kualitas birokrasi sangat ditentukan oleh kedisiplinan, loyalitas, dan etos kerja aparatur dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat.
Karena itu, Bupati menegaskan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN. Menurutnya, profesionalisme aparatur tidak hanya diukur dari fasilitas atau hak yang diterima, tetapi juga dari kesungguhan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
“ASN harus menyadari bahwa setiap hak yang diterima melekat kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Selain itu, Ismet juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap birokrasi melalui pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Ia berharap seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga integritas sebagai aparatur negara.
Melalui Apel Korpri tersebut, pemerintah daerah ingin mendorong terbentuknya birokrasi yang lebih disiplin, responsif, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang berkualitas.