KOMPARASI.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kembali memegang target produksi PT Gorontalo Minerals (GM) pada kuartal II 2027. Pemerintah berharap target tersebut tidak kembali bergeser setelah perusahaan beberapa kali mengalami perubahan jadwal produksi.
Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustapa mengatakan pemerintah daerah masih berpegang pada target produksi PT GM pada kuartal II 2027. Namun, menurut dia, kepastian operasional perusahaan perlu berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan sosial di sekitar wilayah pertambangan.
Hal itu disampaikan Iwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Bone Bolango, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Satgas Pemuda Peduli dan Pengawal Tambang serta PT Gorontalo Minerals di Ruang Rapat DPRD Bone Bolango, Rabu, 16 September 2026.
Bagi pemerintah daerah, persoalan yang perlu diselesaikan bukan hanya mengenai kesiapan perusahaan memasuki tahap produksi. Konflik antara perusahaan dan penambang lokal juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
Iwan mengatakan penyelesaian konflik perlu menghasilkan solusi yang dapat diterima berbagai pihak. Dukungan terhadap investasi PT GM, kata dia, tetap terbuka, tetapi tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat di sekitar wilayah tambang.
“Konflik-konflik sosial ini bisa teratasi, ada solusi yang bisa diterima. Bukan hanya kepentingan GM, tapi teman-teman penambang yang sementara melakukan aktivitas di sana juga mereka bisa beroleh solusi yang lebih pasti,” ujar Iwan.
Menurut Iwan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tetap mendukung investasi PT GM. Namun dukungan tersebut harus berjalan bersama penyelesaian persoalan sosial yang masih muncul di lapangan.
Pemerintah juga menyoroti manfaat ekonomi yang diterima masyarakat Bone Bolango ketika perusahaan memasuki tahap produksi. Iwan meminta penyerapan tenaga kerja lokal tidak hanya terbatas pada pekerjaan dasar atau unskilled labor.
Menurut dia, masyarakat lokal perlu memperoleh kesempatan untuk mengisi posisi yang membutuhkan keahlian dan kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan.
Hal serupa berlaku bagi pelaku usaha lokal. Pemerintah mendorong perusahaan membuka peluang bagi pemasok dari daerah agar dapat masuk dalam rantai pasok PT GM sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Asisten III Setda Bone Bolango sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Ichsan Budiman Wantogia, mengatakan daerah membutuhkan kepastian investasi sekaligus kepastian penyelesaian konflik sosial.
Menurut Ichsan, investasi PT GM berkaitan dengan potensi pertumbuhan ekonomi, share profit, pendapatan asli daerah (PAD), dan manfaat ekonomi lainnya. Karena itu, keberadaan perusahaan diharapkan memberikan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat.
Ichsan mengingatkan agar kegiatan investasi tidak berjalan bersamaan dengan konflik sosial yang belum terselesaikan. PT GM, kata dia, perlu memetakan potensi konflik sebelum memasuki tahap operasi agar persoalan dapat diantisipasi.
“Jangan sampai investasi berjalan, tetapi konflik juga berjalan,” tegasnya.
Pemerintah juga mendorong pola collaborative governance yang mempertemukan perusahaan, pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian persoalan. Pendekatan tersebut dinilai penting karena terdapat ribuan masyarakat yang disebut menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan rakyat di wilayah tersebut.
Selain persoalan sosial, Ichsan mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan. Pemerintah daerah ingin mengetahui kapan dokumen tersebut akan disampaikan atau dipaparkan kepada pemerintah dan pihak terkait.
Menurut Ichsan, informasi mengenai RKAB yang relevan dibutuhkan untuk mendukung sinkronisasi, pengawasan, dan koordinasi menjelang operasional perusahaan.
Pemerintah daerah juga menyoroti rencana pengolahan hasil tambang. Pemkab Bone Bolango ingin mengetahui sejauh mana produksi PT GM nantinya dapat memberikan nilai tambah bagi daerah, termasuk kemungkinan pengolahan hasil tambang di wilayah lokal.
Selain itu, mekanisme pengangkutan dan pengelolaan hasil produksi dinilai perlu dijelaskan secara terbuka dengan mengacu pada kontrak karya dan ketentuan peraturan yang berlaku.
Dengan target produksi yang kembali diarahkan pada kuartal II 2027, pemerintah daerah menilai persiapan operasional PT GM tidak cukup hanya berfokus pada aspek teknis perusahaan. Penyelesaian konflik, keterlibatan tenaga kerja lokal, peluang bagi pelaku usaha daerah, serta kepastian manfaat ekonomi juga menjadi bagian yang perlu disiapkan sebelum perusahaan memasuki tahap produksi.(*)
**Cek berita dan artikel terbaru Komparasi.id dengan mengikuti WhatsApp Channel