Satgas Pemuda Pengawal Tambang Tagih Solusi untuk Tambang Rakyat Bone Bolango

KOMPARASI.ID – Rapat Dengar Pendapat atau RDP mengenai aktivitas pertambangan di Bone Bolango diminta tidak berhenti pada catatan dan rencana tindak lanjut. Satgas Pemuda Pengawal Tambang meminta pemerintah, DPRD, dan PT Gorontalo Minerals (GM) menghasilkan solusi konkret, terutama mengenai kepastian aktivitas tambang rakyat di kawasan Motomboto dan sekitarnya.

Ketua Satgas Pemuda Pengawal Tambang Kelvin Tolinggi mengatakan forum bersama DPRD Bone Bolango, pemerintah daerah, dan PT GM harus menghasilkan langkah yang jelas dan dapat ditindaklanjuti.

“Yang kami harapkan dari forum ini bukan hanya pembahasan, tetapi ada output dan tindak lanjut yang jelas,” tegas Kelvin dalam RDP pada Rabu, 16 September 2026.

Menurut Kelvin, persoalan pertambangan tidak cukup diselesaikan melalui pembahasan administratif. Di lapangan terdapat masyarakat yang telah menjalankan aktivitas pertambangan dan membutuhkan kepastian mengenai keberlanjutan kegiatan mereka.

Pada saat yang sama, PT GM memiliki rencana pengembangan kegiatan menuju tahap produksi. Kondisi tersebut, menurut Kelvin, membuat persoalan tambang rakyat perlu diselesaikan sebelum aktivitas perusahaan meningkat.

Kelvin mendorong pemerintah bersama pihak terkait membuka jalur legal bagi aktivitas masyarakat melalui mekanisme Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Menurut dia, pembahasan WPR perlu mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan. Penetapan wilayah, kata Kelvin, tidak cukup hanya mengacu pada dokumen, tetapi juga perlu melihat lokasi aktivitas masyarakat dan kebutuhan ekonomi warga yang selama ini berada di kawasan tersebut.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, PT GM, dan masyarakat penambang duduk bersama untuk menyusun mekanisme penyelesaian yang dapat dipahami semua pihak.

“Jangan sampai ketika perusahaan sudah masuk produksi, baru persoalan masyarakat dicari jalan keluarnya,” kata Kelvin.

Kelvin mengatakan Satgas Pemuda Pengawal Tambang tidak menempatkan diri untuk membela salah satu pihak. Menurut dia, fokus Satgas adalah memastikan investasi dan aktivitas ekonomi masyarakat sama-sama memperoleh kepastian melalui aturan serta mekanisme yang jelas.

Persoalan pertambangan, kata Kelvin, setidaknya menyentuh dua aspek, yakni kepastian hukum dan persoalan sosial. Keduanya perlu dibahas sejak awal agar tidak berkembang menjadi hambatan ketika kegiatan perusahaan memasuki tahapan lebih besar.

Selain tambang rakyat, Satgas meminta PT GM membuka informasi mengenai perkembangan perusahaan. Data tenaga kerja, asal pekerja, perkembangan eksplorasi, rencana produksi, kontribusi terhadap daerah, program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, serta tahapan kegiatan perusahaan dinilai perlu diketahui publik dan pemangku kepentingan.

Dalam hal tenaga kerja, Kelvin meminta keterlibatan masyarakat lokal tidak hanya diukur berdasarkan persentase. Masyarakat, kata dia, perlu memperoleh gambaran mengenai jenis pekerjaan yang tersedia serta peluang peningkatan kapasitas yang dapat mereka akses.

Hal serupa berlaku untuk manfaat ekonomi. Satgas meminta kejelasan mengenai kontribusi perusahaan terhadap daerah, termasuk pendapatan asli daerah (PAD), royalti, retribusi, dan program CSR.

Kelvin berharap hasil RDP segera diterjemahkan menjadi langkah nyata. Satgas mendorong dalam tiga hingga lima bulan ke depan sudah terdapat perkembangan konkret terhadap sejumlah persoalan yang dibahas, termasuk kepastian mekanisme bagi aktivitas tambang rakyat.

Menurut Kelvin, ukuran keberhasilan forum bukan sekadar kesepakatan yang dituangkan di atas kertas, melainkan perubahan yang terjadi setelah pembahasan selesai. Ia meminta seluruh pihak tidak menunggu persoalan membesar sebelum kembali mencari solusi.