KOMPARASI.ID – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, menyoroti kesiapan infrastruktur dan efektivitas pengawasan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di wilayahnya.
Dalam pernyataan pada Senin (21/4), ia menekankan, program nasional tersebut harus disertai perbaikan sarana pendukung, dan efisiensi anggaran agar memberikan dampak nyata kepada petani.
Menurut Hippy, distribusi bantuan seperti bibit dan alat pertanian belum cukup tanpa didukung infrastruktur dasar yang memadai.
Ia mencontohkan tingginya biaya transportasi hasil panen akibat akses jalan yang buruk di sejumlah desa.
“Kalau jalannya bagus, kendaraan bisa masuk langsung. Ini bisa menekan biaya hingga separuh,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa peningkatan produksi tidak serta-merta menjamin kesejahteraan petani jika risiko bencana dan kerusakan infrastruktur tidak ditangani.
Kejadian di Pohuwato, kata dia, menunjukkan dampak buruk dari tanggul jebol yang menyebabkan gagal panen jagung secara massal.
Hippy mengapresiasi langkah awal pemerintah dalam menjalankan program ketahanan pangan di daerah, namun menekankan perlunya pengawasan ketat agar pelaksanaannya tidak hanya berjalan baik secara administratif.
Ia menyebut Komisi II DPRD akan terus mengawal program tersebut.
Menanggapi instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, ia mendukung efisiensi anggaran daerah untuk mendanai program prioritas.
Namun, ia mengingatkan bahwa kualitas benih yang disalurkan kepada petani juga harus menjadi perhatian utama.