KOMPARASI.ID – Isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali mencuat di Bone Bolango setelah beredarnya foto seorang pejabat yang diduga terlibat dalam kegiatan politik.
Foto tersebut memperlihatkan salah seoran pejabat ASN di Bone Bolango, bersama Bupati Merlan Uloli dalam sebuah acara partai pada 25 Agustus 2024.
Terlebih Merlan Uloli diketahui sebagai calon Bupati Bone Bolango dalam Pilkada 2024.
Ketua HMI Cabang Persiapan Bone Bolango, Rizal Sembaga, menilai kejadian ini sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip netralitas ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan berbagai regulasi terkait.
“Ini jelas mencerminkan keberpihakan ASN kepada salah satu calon, serta indikasi penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik,” ujar Rizal.
Menurut Rizal, pelanggaran semacam ini menimbulkan kekhawatiran akan integritas pemilu di Bone Bolango dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
“Dugaan Kasus ini tidak hanya soal pelanggaran kode etik, tetapi juga menandakan adanya celah dalam penegakan hukum terkait netralitas ASN. Ini tantangan besar dalam penerapan prinsip good governance di tingkat lokal,” tegasnya.
Rizal juga menyoroti pentingnya penegakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, jelas diatur mengenai larangan bagi ASN untuk terlibat dalam kampanye politik.
“Saya berharap Bawaslu Bone Bolango segera menindaklanjuti kasus ini dengan tegas dan profesional,” tutup Rizal.
Sementara itu, saat dikonfirmasi yang bersangkutan membantah hal tersebut. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak benar, karena saat itu jajaran Pemerintah Daerah Bone Bolango sedang mengikuti kegiatan Grenasda atau Pameran di Jakarta yang dipimpin langsung oleh Bupati Bone Bolango.
